Peran hakim pengadilan agama mencegah talak di bawah tangan di kota Palangka Raya

Penelitian ini dilatar belakangi munculnya fenomena talak di bawah tangan yang terjadi di masyarakat tanpa adanya kontrol dari Pengadilan Agama Palangka Raya sebagai pejabat yang berwenang dan bertugas untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama di bidang perkawinan. Hal demikian terjadi karena hakim hanya bersifat pasif, artinya hakim tidak akan memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tanpa adanya pengajuan dari pemohon atau penggugat. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana persepsi hakim Pengadilan Agama tentang talak di bawah tangan di Kota Palangka Raya dan bagaimana peran hakim Pengadilan Agama mencegah talak di bawah tangan di Kota Palangka Raya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi hakim Pengadilan Agama tentang talak di bawah tangan di Kota Palangka Raya dan peran hakim Pengadilan Agama mencegah talak di bawah tangan di Kota Palangka Raya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis atau empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data yang digunakan pada penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Subjek dalam penelitian ini adalah hakim Pengadilan Agama Palangka Raya, objeknya adalah persepsi hakim Pengadilan Agama Palangka Raya. Pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi, dan pengabsahannya melalui teknik triangulasi sumber. Analisis data melalui tiga tahapan, yaitu reduction, display, dan conclusion drawing/ verification. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi hakim Pengadilan Agama Palangka Raya tentang talak di bawah tangan terbagi menjadi tiga pendapat, pertama talak di bawah tangan merupakan talak yang sah namun hal tersebut tidak dicatatkan dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia, kedua talak di bawah tangan bagi Pengadilan Agama sama dengan tidak ada perceraian dan secara yuridis tidak dihargai, dan yang ketiga hakim tidak dapat memberikan penilaian terhadap pasangan suami istri, apakah mereka dapat dikategorikan sah atau tidaknya melakukan perceraian. Sedangkan peran hakim Pengadilan Agama mencegah talak di bawah tangan dalam kondisi yang demikian hakim tidak dapat memperluas kewenangannya lebih besar di luar Pengadilan Agama