DAMPAK IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TERHADAP EFEKTIVITAS KERJA PEGAWAI DAN IMPLIKASINYA PADAKEPUASAN MASYARAKAT DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TYPE C KABUPATEN TASIKMALAYA DAN KABUPATEN CIAMIS (Studi PeraturanMenteriKesehatanNomor : 129/Menkes/SK/II/2008 tentangStandarPelayanan Minimal RumahSakit di Kabupaten/Kota)

Masalah penelitian ini berkaitan dengan efektivitas kerja pegawai yang masih rendah dan berimplikasi pada rendahnya kepuasan masyarakat pada RSUD tipe C di Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Ciamis baik bagi pasien rawat jalan maupun pasien rawat inap. Hal ini diduga berkaitan dengan implementasi kebijakan Standar Pelayanan Minimal yang belum berjalan secara optimal. Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis, Menurut Sugiyono (2001:86) “deskriptif analisis adalah suatu metode untuk mendapatkan gambaran dari masing-masing variabel serta menguji pengaruh dari variabel-variabel tersebut”. sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Dari penelitian yang dilakukan diperoleh hasil bahwa dampak implementasi kebijakan terhadap efektivitas kerja pegawai cukup besar dan berimplikasi pada kepuasan masyarakat pada Rumah Sakit Umum Daerah Tipe C di Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Ciamis (54,3%). Hal ini mengandung makna bahwa implementasi kebijakan Standar Pelayanan Minimal cukup dominan dan menentukan peningkatan efektivitas kerja pegawai dan berimpilkasi pada kepuasan masyarakat. Penelitian ini juga menemukan bahwa peningkatan efektivitas kerja dan implikasinya pada kepuasaan masyarakat, tidak hanya ditentukan oleh implementasi kebijakan SPM saja, tetapi juga ditentukan oleh variabel-variabel lain yang tidak diteliti (45,7%). Implementasi kebijakan memberikan dampak yang positif terhadap efektivitas kerja pegawai pada Rumah Sakit Umum Daerah Tipe C di Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Ciamis (31,95). Hal ini dapat dimaknai bahwa implementasi kebijakan Standar Pelayanan Minimal memberikan konstribusi yang cukup dominan terhadap peningkatan efektivitas kerja pegawai. Adapun dimensi dari implementasi kebijakan yang memberikan dampak paling besar terhadap efektivitas kerja pegawai adalah dimensi disposisi atau sikap para pelaksana (6,1%). Sedangkan dimensi yang kecil pengaruhnya adalah dimensi lingkungan sosial, ekonomi dan politik (4,1%). Hasil penelitian menemukan juga bahwa implementasi kebijakan secara tidak langsung memberikan dampak yang positif terhadap kepuasan masyarakat pada Rumah Sakit Umum Daerah Tipe C di Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Ciamis (44,7%). Hal ini dapat dimaknai bahwa implemetasi kebijakan Standar Pelayanan Minimal memberikan konstribusi yang sangat dominan terhadap tingkat kepuasan masyarakat. Adapun dimensi dari implementasi kebijakan yang memberikan dampak paling besar terhadap kepuasan masyarakat adalah dimensi disposisi atau sikap para pelaksana (6,1%). Sedangkan dimensi yang kecil pengaruhnya adalah dimensi lingkungan sosial, ekonomi dan politik(4,1%). Efektivitas kerja pegawai memberikan dampak yang positif dan signifikan terhadap kepuasan masyarakat pada Rumah Sakit Umum Daerah Tipe C di Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Ciamis (35,4%). Hal ini dapat dimaknai bahwa efektivitas kerja pegawai memberikan konstribusi yang sangat menentukan terhadap tingkat kepuasan masyarakat. Adapun dimensi dari efektivitas kerja pegawai yang memberikan dampak paling besar terhadap kepuasan masyarakat adalah dimensi ketepatan waktu dalam bekerja (14,4%), Sedangkan dimensi yang kecil pengaruhnya adalah dimensi ketepatan kualitas dalam bekerja(9,6%). Kata Kunci : Implementasi kebijakan SPM dan efektivitas kerja berimplikasi pada kepuasan masyaraka