Transaksi Jual Beli tanah harus dilakukan secara konkrit kontan tunai sebagaimana yang terdapat dalam Hukum Pertanahan di Indonesia. Seringkali terjadi ketika Akta Jual Beli ditandatangani oleh para pihak dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah, kemudian timbul permasalahan bahwa transaksi jual beli tersebut belum lunas. Dalam hal tersebut Notaris seringkali membuat suatu Akta Pembatalan Jual Beli Tanah berdasarkan ketentuan KUHperdata dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Permasalahan hukum dalam penelitian ini adalah bagaimanakah kedudukan akta pembatalan jual beli tanah di Kota Bandung yang dibuat dihadapan Notaris akibat wanprestasi, dan bagaimanakah akibat hukum terhadap wanprestasi akta jual bel...
ABSTRAK Manusia merupakan makhluk sosial dimana mereka saling membutuhkan antara satu dengan yang...
Sejalan dengan semangat reformasi yang masih berlangsung, maka tuntutan beberapa daerah agar diber...
Skripsi ini bertujuan untuk mengungkap efektivitas dari kinerja staf aparatur kecamatan terhadap p...
Secara filosofi, Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, (dis...
Hotel adalah salah satu penunjang perkembangan perekonomian Negara kita, maka dalam pelayanan jasa ...
Tanggungjawab Notaris tidak terlepas dari jabatannya dalam membuat Akta Otentik seperti halnya Perj...
Pada umumnya suatu negara memiliki wilayah luas dan warga negara besar jumlahnya, sehingga tidak mu...
Pembangunan nasional dari tahun ke tahun terus meningkat yang mana dalam rangka memenuhi amanat Pem...
Pembatalan jual beli tanah sangat berpengaruh pada pembatalan Akta PPAT dan juga pembatalan sertifi...
Budidaya merupakan usaha menghasilkan dari alam liar maupun yang sengaja dipelihara untuk dikembang...
Latar Belakang Masalah Pelaksanaan pembangunan daerah pada dasarnya merpakan bagian dari intergral...
Penelitian ini dilatar belakangi oleh masih banyak yang perlu diperbaiki supaya usaha ini dapat leb...
Tembakau (Nicotiana Tabacum L) merupakan salah satu komoditi pertanian yang telah memberikan sumban...
Latar BelakangMasalah Sistem pemerintahan Republik Indonesia mengatur asas desentralisasi, dekosen...
Perusahaan adalah organisasi yang mempunyai kegiatan tertentu untuk mencapai tujuan yang dibebankan ...
ABSTRAK Manusia merupakan makhluk sosial dimana mereka saling membutuhkan antara satu dengan yang...
Sejalan dengan semangat reformasi yang masih berlangsung, maka tuntutan beberapa daerah agar diber...
Skripsi ini bertujuan untuk mengungkap efektivitas dari kinerja staf aparatur kecamatan terhadap p...
Secara filosofi, Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, (dis...
Hotel adalah salah satu penunjang perkembangan perekonomian Negara kita, maka dalam pelayanan jasa ...
Tanggungjawab Notaris tidak terlepas dari jabatannya dalam membuat Akta Otentik seperti halnya Perj...
Pada umumnya suatu negara memiliki wilayah luas dan warga negara besar jumlahnya, sehingga tidak mu...
Pembangunan nasional dari tahun ke tahun terus meningkat yang mana dalam rangka memenuhi amanat Pem...
Pembatalan jual beli tanah sangat berpengaruh pada pembatalan Akta PPAT dan juga pembatalan sertifi...
Budidaya merupakan usaha menghasilkan dari alam liar maupun yang sengaja dipelihara untuk dikembang...
Latar Belakang Masalah Pelaksanaan pembangunan daerah pada dasarnya merpakan bagian dari intergral...
Penelitian ini dilatar belakangi oleh masih banyak yang perlu diperbaiki supaya usaha ini dapat leb...
Tembakau (Nicotiana Tabacum L) merupakan salah satu komoditi pertanian yang telah memberikan sumban...
Latar BelakangMasalah Sistem pemerintahan Republik Indonesia mengatur asas desentralisasi, dekosen...
Perusahaan adalah organisasi yang mempunyai kegiatan tertentu untuk mencapai tujuan yang dibebankan ...
ABSTRAK Manusia merupakan makhluk sosial dimana mereka saling membutuhkan antara satu dengan yang...
Sejalan dengan semangat reformasi yang masih berlangsung, maka tuntutan beberapa daerah agar diber...
Skripsi ini bertujuan untuk mengungkap efektivitas dari kinerja staf aparatur kecamatan terhadap p...