PENERAPAN ASAS PRADUGA TAK BERSALAH TERHADAP TERSANGKA SALAH TANGKAP DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA (KUHAP) JO UNDANG-UNDANG NO 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA

Negara modern dimanapun di dunia selayaknya menjunjung supremasi hukum. Masing-masing Negara mempunyai sistem peradilan pidana yang khas karena memiliki latar belakang sejarah dan perkembangan masyarakat yang berbeda, tetapi dengan perkembangan dan kemajuan teknologi membuat batas-batas Negara menjadi tanpa batas mengarah pada persamaan dan menghilangkan perbedaan. Sistem hukum suatu Negara akan terbentuk dari pertumbuhan tata nilai hukum yang berlaku dalam masyarakat dan penegak hukum di Negara Republik Indonesia. Salah satu lembaga Negara yang sangat berperan penting dalam Negara yaitu Kepolisian Republik Indonesia. Kepolisan sangatlah memiliki peran penting dalam tahap awal yaitu penyidikan. Tujuan pada penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis bagaimana tindakan penyidik dalam tahap penyidikan sehingga dapat terjadi salah tangkap, sehingga untuk memperjelas dan menggali bagaimana implementasi asas praduga tak bersalah dari tahap proses penyelidikan hingga persidangan, dan untuk mengetahui bagaimanakah peran pemerintah dan polri menyikapi problem salah tangkap yang terjadi di Indonesia. Spesifikasi pada penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Tahap penelitian yang dilakukan yaitu penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi pustaka dan studi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) salah tangkap dalam penyidikan berarti telah telah terjadi pelanggaran terhadap hak asasi manusia dimana seseorang yang seharusnya memiliki hak untuk diperlakukan secara adil dan manusiawi dihadapan hukum tetapi tidak mendapatkan hak-haknya; (2) Penyidik dalam melakukan tindakan penyidikan berada dalam batasan dan ketentuan yang diikat oleh, syarat, alasan, dan tata cara upaya paksa seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan serta persidangan yakni sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku atau sesuai KUHAP (undue process of law), dan (3) upaya pemerintah berkaitan problem salah tangkap adalah dengan menetapkan peraturan pemerintah berkaitan ganti kerugian dan rehabilitasi setelah PP itu tidak pernah dilakukan penyesuaian sejak zaman orde baru yakni PP Nomor 92 tahun 2015. Sementara upaya Polri adalah dengan membuat SOP manajemen penyidikan yang tertuang dalam Perka Polri tahun 2012. Kata Kunci : Salah Tangkap, Asas Praduga Tak Bersalah, Penyidika