PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA DI PT SMELTING GRESIK ATAS PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SECARA SEPIHAK DIHUBUNGKAN DENGAN UU. NO 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Hakikat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya, sebagaimana tertera didalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alenia ke-4 yang berbunyi “ kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.Peran tenaga kerja merupakan faktor penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan. Dalam hal perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja dan menjamin kesamaan perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha PHK sering kali menimbulkan keresahan khususnya bagi para pekerja.Permasalahan yang terdapat dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimanakah perlindungan hukum bagi pekerja atas pemutusan hubungan kerja sepihak oleh PT Smelting berdasarkan Undang-undang Nomer. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan? 2) Bagaimanakah tanggungjawab pengusaha PT. Smelting Gresik atas PHK sepihak terhadap pekerja berdasarkan Undang-undang Nomer. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan? 3) Bagaimanakah penyelesaian hubungan industrial terhadap PHK yang dikenai PHK sepihak oleh PT. Smelting Gresik? Metode penelitian yang digunakan adalah meliputi spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis yaitu uraian realitas, metode pendekatan yuridis normatif yaitu mengkaji data, tahap penelitian dengan studi kepustakaan dan penelitian lapangan, tekhnik pengumpulan data difokuskan dengan penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan, alat pengumpul data dengan studi kepustakaan dan analisis data menggunakan yuridis kualitatif. Kesimpulan dari skripsi ini adalah : 1) Setiap pekerja/buruh yang di PHK oleh majikan karena melakukan kesalahan beratsesuai dengan ketentuan pasal 158 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003, harus disertai tiga syarat secara kumulatif. Syarat itu adalah bukti tertangkap tangan, pengakuan dari pekerja yang bersangkutan dan laporan pengusaha yang didukung 2 orang saksi. Apabila keputusan perusahaan melakukan PHK karena pekerja melakukan kesalahan berat dibenarkan oleh hukum maka pekerja harus mendapatkan uang penggantian hak dan uang pisah. 2) Dalam hal penyelesaian perselisihan hubungan industrial mengenai pemutusan hubungan kerja karena melakukan aksi mogok kerja menunut kenaikan upah sesuai, penyelesaian perselisihan tersebut sudah sesuai dengan prosedur yang ditinjau dari berdasarkan Undang-Undang Nomor. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 3) Pihak perusahaan PT Smelting telah terbukti melanggar ketentuan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu dengan melakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak tanpa adanya perundingan terlebih dahulu dengan serikat pekerja dan pihak perusahaan tidak memberikan hak-hak terhadap pekerja setelah melakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, PT. Smelting, UU No. 13 Tahun 200