PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PETANI DALAM PELAKSANAAN PEMBARUAN AGRARIA DIHUBUNGKAN DENGAN TAP MPR NO IX/MPR/2001 TENTANG PEMBARUAN AGRARIA DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM

Lahirnya kebijakan pembaruan agraria bertujuan untuk mengatur kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan sumberdaya agraria terutama bidang pertanian. Hal tersebut didasari oleh apa yang terjadi selama ini, dimana untuk memanfaatkan sumberdaya alam terutama tanah terjadi ketidakadilan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatannya. Tanah sebagai sumber mata pencaharian bagi masyarakat Indonesia tidak terlalu dirasakan manfaatnya oleh banyak masyarakat, hanya sebagian masyarakat saja yang merasakan manfaat dari tanah tersebut. Perlindungan bagi petani harus dilakukan karena masyarakat di Indonesia masih banyak yang bergerak dalam bidang pertanian serta menggantungkan hidupnya dari sektor pertanian. Metode pendekatan yang digunakan dalam Penulisan ini adalah yuridis normatif. Spesifikasi Penulisan yang digunakan yaitu deskriftif analisis. Metode dan teknik pengumpulan data dalam Penulisan ini dilakukan dengan studi kepustakaan dan wawancara dengan instansi terkait. Metode analisis data dilakukan dengan menggunakan metode analisis secara yuridis kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa tanggapan pemerintah terhadap kebijakan pembaruan agraria harus menjadi acuan yang dapat melindungi keberadaan petani melalui lahan pertaniannya yang sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku. Perundang-undangan yang ada telah merujuk kepada adanya perlindungan terhadap petani, akan tetapi belum merujuk kepada kesejahteraan. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa apa yang telah dilakukan oleh pemerintah masih perlu diperhatikan dengan lebih baik lagi, agar hasil perlindungan tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan dan adanya ketertiban pemanfaatan sumber daya alam. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Petani, Pembaruan Agrari