TINDAK PIDANA PENGHIMPUNAN DANA MASYARAKAT SECARA ILEGAL MELALUI KOPERASI USAHA BERSAMA PROFIT BAROKAH DIHUBUNGKAN DENGN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERBANKAN

Dalam pelaksanaan investasi yang dilakukan oleh masyarakat saat ini, terdapat beberapa badan usaha yang memfasilitasi masyarakat dalam melakukan kegiatan investasi, Pendirian suatu badan usaha yang mempunyai wewenang untuk melakukan penghimpunan dana tersebut harus mendapat izin dari otoritas yang berwenang. Dalam kenyataannya, banyak badan usaha yang bergerak dalam penghimpunan dana yang tidak memiliki izin yang resmi dari otoritas yang berwenang untuk mengeluarkannya. Hal ini menyebabkan penghimpunan dana yang dilakukan oleh badan usaha tersebut menjadi ilegal. Adapun permasalahan yang penulis kaji dalam penelitian ini, adalah 1) Mekanisme dan proses penghimpunan dana oleh koperasi sehingga menjadi modus kegiatan investasi ilegal dan ketentuan ketentuan apakah yang dapat diterapakan terhadap kegiatan penghimpunan dana masyarakat secara ilegal. 2) Penyebab maraknya Tindak Pidana penghimpunan dana secara ilegal melalui koperasi. 3) Upaya yang dapat dilakukan oleh instansi terkait untuk mencegah atau memberantas kegiatan penghimpunan dana secara ilegal yang dilakuka oleh koperasi Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis-normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif alaitis, dilanjutkan dengan metode pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan dan studi lapangan, selanjutnya dianalisis dengan metode yuridis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil bahwa. 1) Koperasi dalam menghimpun dana dari masyarakat diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Koperasi dalam menghimpun dana dari masyarakat harus memiliki izin sebagai Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, dan apabila koperasi menghimpun dana bukan dari anggota dan juga menyalurkannya ke bukan anggota koperasi, maka kegiatan tersebut melanggar Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. yang menjadikan kegiatanya itu dikategorikan sebagai tindak pidana yang berkatian dengan perizinan dibidang perbankan. 2) Penyebab maraknya penghimpunan dana masyarakat secara ilegal melalui koperasi adalah meningkatnya kondisi ekononomi masyarakat dan penawaran kepada masyarakat akan keuntungan yang diperjanjikan oleh pelaku tindak pidana penghimpunan dana masyarakat, Kurangnya kontrol atau pengawasan dari otoritas yang berwenang dan kurangnya pengetahuan dan masyarakat yang masih awam terhadap investasi melalui koperasi. 3) Upaya yang dilakukan oleh instansi terkait atau pemerintah adalah menerbitkan Peraturan Menteri Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Nomor 17 / Per / M.KUM / IX / 2015 dengan tujuan untuk pengwasan terhadap koperasi. Kata Kunci : Investasi, Penghimpunan Dana Secara Ilegal, Koperas