PERLINDUNGAN KORBAN PENCEMARAN ASAP YANG DILAKUKAN KORPORASI SEHINGGA MENGAKIBATKAN ADANYA KORBAN JIWA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 39 TAHUN 2014 TENTANG PERKEBUNAN

Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang diberikan kepada seluruh umat manusia tanpa terkecuali. lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia. Oleh karena itu, negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup yang jauh dari pencemaran yang akan mengakibatkan dampak negatif kepada manusia apalgi mengakibatkan korban jiwa. Permasalahan yang diteliti dalam skripsi ini adalah Perlindungan Korban Pencemaran Asap yang Dilakukan Korporasi Sehingga Mengakibatkan Adanya Korban Jiwa Dihubungkan Dengan Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan”.. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analisis dengan metode pendekatannya adalah bersifat yuridis normatif. Tahap penelitian dilakukan dengan penelitian kepustakaan yang merupakan data sekunder dan penelitian lapangan yang merupakan data primer. Penelitian kepustaan terdiri dari, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen. Terakhir adalah analisis data dengan menggunakan analisis yuridis kualitatif, yaitu seluruh data yang diperoleh diventarisasi ,diklasifikasi, dan diteliti secara sistematis. Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pencemaran Asap yang Dilakukan Korporasi Sehingga Mengakibatkan Adanya Korban Jiwa, tentu perusahaan harus mampu bertanggug jawab, karena hal itu merukan kejahatan dan melawan hukum, bukan hanya akan merusak lingkungan hidup dan perkebunan melainkan akan mengakibatkan korban jiwa. Karena Tiada pidana tanpa kesalahan dan tiada pertanggungjawaban pidana tanpa perbuatan pidana, hal ini dipertegas pada Pasal 108 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban pencemaran asap yang dilakukan korporasi sehingga mengakibatkan adanya korban jiwa diantaranya adalah lemahnya sistem perundang-undangan, tumpang-tindihnya kebijakan perkebunan dan pengelolaan lingkungan dalam otonomi daerah, tidak terlaksananya AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan), Upaya penyelesaian hukum dalam rangka pemenuhan hak-hak korban dan kejahatan korporasi diantaranya dapat diselesaikan melaui; a). Instumen Administrasi (Upaya Administrasi), b). Insrumen Perdata (upaya perdata), c). Instrumen Pidana (upaya pidana), d). Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan, cara yang ditempuhnya adalah; Negosiasi, Mediasi, Arbitrase.. Kata Kunci: Perlindungan Korban, Pencemaran Asap, Korporas