KAJIAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMAKSAAN MELAKUKAN HUBUNGAN INTIM OLEH SUAMI TERHADAP ISTERI NYA DI HUBUNGKAN DENGAN UU NO 23 TAHUN 2004

Pada era globalisasi ini masyarakat lambat laun berkembang, dimana perkembangan itu selalu diikuti proses penyesuaian diri yang kadang-kadang proses tersebut terjadi secara tidak seimbang. Masalah kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap isterinya merupakan salah satu kejahatan yang menjadi sorotan, karena keretakan hubungan keluarga yang kurang harmonis antara suami dan isteri yang tidak segera dipecahkan dengan hasil yang dirasakan tidak adil bagi korban sehingga tidak dapat mengembalikan hubungan baik antara pelaku dan korban. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah Faktor apa yang menyebabkan tindak pidana melakukan pemaksaan hubungan intim oleh suami terhadap isteri, Mengapa pemerintah merumuskan tindak pidana pemaksaan hubungan intim oleh suami terhadap isteri dalam UU KDRT dan Bagaimana mekanisme penyelesaian tindak pidana pemaksaan hubungan seksual oleh suami terhadap isteri menurut UU PKDRT. Penelitian menggunakan deskritif analitis yaitu menganalisis objek penelitian dengan memaparkan situasi dan masalah untuk memperoleh gambaran mengenai situasi dan keadaan, dengan cara memaparkan data yang di peroleh sebagaimana adanya kemudian dianalisis dan menghasilkan beberapa kesimpulan. Metode yang digunakan penulis adalah dengan pendekatan yuridis normatif melalui tahap penelitian berupa studi kepustakaan dan studi lapangan. Teknik pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan yaitu dengan mengumpulkan data dan menganalisis bahan-bahan hukum dan metode analisis data menggunakan yuridis kualitatif. Hasil analisis terhadap Faktor Tindak Pidana Kekerasan Hubungan Intim oleh Suami Terhadap Isteri dikarenakan istri terdakwa menolak untuk melakukan hubungan intim, pada saat menolak berhubungan intim suami melakukan kekerasan, sehinga suami memenuhi unsur dari Pasal 288 ayat (1) KUHP. Upaya pemerintah dalam merumuskan tindak pidana pemaksaan hubungan intim oleh suami terhadap isteri diantaranya melalui beberapa cara, cara tersebut adalah Represif dan Preventif, represif merupakan suatu pengendalian sosial yang dilakukan setelah terjadinya suatu pelanggaran atau merupakan usaha-usaha yang dilakukan setelah pelanggaran terjadi sedangkan preventif merupakan suatu pengendalian sosial yang dilakukan untuk mencegah kejadian yang belum terjadi atau merupakan suatu usaha yang dilakukan sebelum terjadinya suatu pelanggaran. Mekanisme penyelesaian tindak pidana pemaksaan hubungan seksual oleh suami terhadap isteri menurut UU PKDRT menggunakan perumusan system sanksi pidana jenis system perumusan alternative. Pidana yang dijatuhkan berupa pidana penjara atau denda dengan aturan minimum dan maksimum. Dalam memproses kasus kekerasan dalam rumah tangga ini, prosedur hukum yang dilakukan yakni melalui penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan yang dilaksanakan menurut ketentuan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Kata kunci : Kekerasan, Tindak Pidana, KDR