PENERAPAN ASAS PERSAMAAN KEDUDUKAN DI MUKA HUKUM TERHADAP PEMBERIAN IZIN PRESIDEN DALAM PROSES PIDANA TERSANGKA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR)

Teori dan konsep persamaan kedudukan di hadapan hukum seperti yang dianut oleh Pasal 27 ayat (1) Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 menjadi dasar perlindungan bagi warga Negara di perlakukan sama dihadapan hukum dan pemerintah. Pasal 245 Ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,yang mengatur prosedur izin dalam proses penyelidikan dan penyidikan anggota DPR oleh Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), yang telah di rubah oleh putusan Mahkamah Konstitusi No 17_PUU-XII_2014 menjadi izin Presiden, mengatur persetujuan anggota DPR terhadap prosedur penyelidikan dan penyidikan Anggota DPR, berpotensi menimbulkan kerugian hak konstitusional terhadap warga negara lain karena bersifat Deskriminatif dan melanggar asas equality before the law. Aturan tersebut dinilai telah memberikan keistimewaan terhadap Anggota DPR yang tidak didapat oleh warga negara lain. Penulisan skripsi ini menggunakan metode pendekatan secara yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, dilanjutkan dengan metode pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan dan lapangan. Dengan metode tersebut penulis menganalisa permasalahan dari sudut hukum berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang ada, juga menelaah fakta-fakta yang terjadi dalam beberapa kasus dengan berpedoman pada segi hukum. Adanya persyaratan izin atau persetujuan tertulis dari Presiden dalam hal Anggota DPR dipanggil dan dimintai keterangan dalam konteks adanya dugaan tindak pidana diharapkan, di satu pihak, tetap dapat melaksanakan fungsi dan kewenangannya sebagai Anggota DPR. Di lain pihak, tetap menjamin kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana dijamin dalam UUD 1945. Dan walaupun harus ada persetujuan tertulis dari Presiden memerlukan persetujuan presiden tersebut harus diterbitkan dalam waktu yang singkat. Hal itu dilakukan untuk mewujudkan proses hukum yang berkeadilan, efektif, efisien, serta menjamin kepastian hukum. Kata Kunci: Asas Persamaan Kedudukan Di hadapan Hukum, Diskriminasi, Hak Konstitusiona