PERAN MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN PROYEK REVITALISASI PASAR MODERN LIMBANGAN DI KECAMATAN LIMBANGAN KABUPATEN GARUT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Pembangunan merupakan suatu keniscayaan untuk menuju kemajuan bangsa, Namun pada sisi lain, pembangunan dapat menimbulkan konsekuensi terhadap lingkungan seperti kerusakan dan pencemaran apalagi dilakukan tanpa perencanaan yang baik.Kegiatan Pembangunan di daerah kabupaten Garut salah satunya di bidang Proyek Revitalisasi Pasar. Usaha atau kegiatan pembangunan revitalisasi pasar yang dikelola oleh pihak perusahaan swasta yakni PT. Elva Primandiri selaku pemenang lelang tender yang di gelar oleh Pemerintah Kabupaten Garut, telah menuai banyak permasalahan diantaranya tidak adanya informasi yang transparan dan lengkap mengenai rencana pembangunan “Pasar Tradisional Limbangan” yang terletak di jalan Raya Limbangan Desa Limbangan Kecamatan Balubur Limbangan Kabupaten Garut, serta tidak meletakkan kesetaraan posisi diantara pemohon ijin dan masyarakat yang terkena dampak pembangunan “Pasar Tradisional Limbangan” akibatnya warga yang bertempat tinggal langsung berdekatan dengan Pasar Tradisional Limbangan banyak yang mengalami kerugian yang di akibatkan dari pembangunan pasar tersebut. Permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah apakah kegiatan usaha pembangunan revitalisasi pasar Limbangan di Kecamatan Limbangan Kabupaten Garut sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Metode penelitiannya bersifat deskriftifanalitis, metodependekatan yang dipergunakan adalah yuridis normative yaitu penelitian dibidang hukum yang dikonsepsikan terhadap asas-asas, norma-norma, dogma-dogma atau kaidah hukum yang merupakan patokan bertingkah laku.Analisis data dilakukan secara Yurids Kualitatif yaitu data yang diperoleh dan disusun secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas. Hasil dari penelitian dapat disimpulkan bahwa Kegiatan Proyek Pembangunan Revitalisasi Pasar Limbangan di Kecamatan Limbangan Kabupaten Garut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Undang-Undang NO.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu Pasal 36, Pasal 37,Pasal 70, Pasal 87, Pasal 90, Pasal 94, Pasal 95 dan Pasal 112. Kegiatan tersebut juga telah melanggar Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan dan masyarakat sebagai pihak yang terkait langsung dengan dampak dari perubahan lingkungan hidup juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pengelolaan lingkungan hidup. Hal tersebut disebabkan rendahnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pengawasan dan pengelolaan lingkungan hidup. Keadaan tersebut dikarenakan kegiatan sosialisasi yang sebenarnya menjadi tugas Pemerintah Daerah Kabupaten Garut belum dapat terlaksana dengan baik. Kata Kunci : Pembangunan,Revitalisasi, Pasar