PERLINDUNGAN HUKUMTERHADAP HAK - HAK ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA DALAM PROSES PENYIDIKAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

Pemerintah telah menetapkan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai dasar hukum yang kuat guna melindungi hak-hak anak sebagai tersangka. Namun dalam proses penegakan hukum, hak-hakanak yang menjadi pelaku tindak pidana masih kurang mendapatkan perlindungan dari para aparat penegak hukum. Penelitian ini ditujukan untuk menjawab permasalahan : kesatu, bagaimana perlindungan hukum bagi anak yang menjadi pelaku tindak pidana pada tahap penyidikan dan; kedua yaitu bagaimana penerapan aspek struktur hukum dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analistis, yaitu berupa penggambaran, penelaahan, dan penganalisaan ketentuan yang berlaku, untuk memberikan gambaran yang sistematis, faktual dan akurat dari penelitian terhadap perlindungan hak-hak anak sebagai pelaku tindak pidana dalam proses penyidikan dikaitkan dengan Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sedangkan metode pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan Yuridis Normatif, yaitu penelitian terhadap data sekunder atau data kepustakaan. Metode penelitian hukum normatif yaitu suatu metode yang bertujuan untuk memperoleh bahan hukum pustaka dengan cara mengumpulkan dan menganalisis bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang dibahas. Dalam penulisan hukum ini pendekatan normatif dipergunakan untuk merumuskan permasalahan mengenai perlindungan hak-hak anak sebagai pelaku tindak pidana pada proses penyidikan dikaitkan dengan sistem peradilan pidana anak. Hasil penelitian ini diperoleh kesimpulan, bahwa saat ini masih terdapat hambatan internal dan eksternaldalamimplementasi perlindungan hak Anak sebagai pelaku tindak pidana sesuai UU SPPA. Hambatan internal muncul dari kurangnya Penyidik Anak, belum adanya Peraturan Kapolri yang secara khusus mengatur teknis penanganan Anak sebagai pelaku tindak pidana, sarana yang belum memenuhi unsur perlindungan hak, serta sosialisasi perlindungan hak Anak sebagai pelaku tindak pidana belum sampai kepada penyidik di tingkat Polsek.Hambatan eksternal yaitu Bapas yang belum tersebar di seluruh tingkat kota/kabupaten di Jawa Barat sehingga menghambat akselerasi penyidik, belum semua kota/kabupaten mempunyai Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) dan Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) sehingga Anak ditempatkan di ruang tahanan Kepolisian yang tidak memenuhi kualifikasi sesuai UU SPPA, sertakesadaran masyarakat tentang perlindungan hak Anak yang masih relatif minim, sehingga masyarakat hanya melihat Anak sebagai pelaku kejahatan yang harus diberi sanksi. Kata Kunci : Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana, Sistem Peradilan Pidana Anak