TINJAUAN YURIDIS KRIMINOLOGIS TERHADAP KEPEMILIKAN ILEGAL ELANG SEBAGAI SATWA DILINDUNGI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1990 TENTANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA

Indonesia merupakan Negara kepulauan dan kaya akan sumber daya alam yang diantaranya terdiri dari satwa dilindungi. Salahsatu satwa yang dilindungi di Indonesia berdasarkan lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 adalah untuk semua dari jenis Elang. Bahkan secara Internasional dari IUCN (International Union for Conservation of Nature and Natural Resources), khusus untuk jenis Elang Jawa dimasukan dalam kategori Endangered dan ada dalam status Apendiks 1. Kriteria sebagai satwa yang langka pun berdasarkan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 untuk semua jenis satwa elang memang memenuhi sebagai kriteria satwa langka dan kegiatan memelihara serta perdagangan satwa langka tersebut dilarang berdasarkan Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, maka jika melanggar akan dikenai sanksi pidana berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang tersebut. Namun kepemilikan dan perdagangan satwa Elang ini di indonesia masih ada di temukan, bahkan hasil studi lapangan telah ditemukan sebanyak 13 kasus. Beberapanya sudah ada penindakan terhadap tindak pidana tersebut namun tidak sedikit juga pelaku yang masih bebas memiliki satwa ini secara ilegal, terutama mudahnya dapat ditemui melalui media sosial Instagram. Karena dampak dari tindak pidana ini adalah rusaknya ekosistem yang sangat sulit untuk di pulihkan dan bahkan secara nominal tidak dapat dinilai secara pasti kerugiannya, maka perlu di tinjau dari segi Yuridis dan dari sudut sipelaku dengan teori-teori ilmu Kriminologi. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif dan metode tersebut mengarah kepada pendekatan yang bersifat sosiologis. Tahap penelitian berupa penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data dengan cara Studi Dokumen serta melakukan penelitian lapangan berupa wawancara dengan instansi terkait. Penelitian yang telah dianalisis menghasilkan sebuah jawaban bahwa ketidaktaatan azas dan tidak terpenuhinya azas kejelasan rumusan pada Pasal 21 Ayat (2) dengan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 menjadi faktor hukumnya sendiri yang membuat orang keliru untuk membaca aturan tersebut sehingga mengakibatkan terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaannya. Analisis dari segi Kriminologi berdasarkan teori Assosiasi Differensial memang tindak pidana kepemilikan ilegal satwa elang ini terbentuk hasil komunikasi antara pembeli, penjual dan pemburu di alam liar. Selanjutnya dari teori Anomi membuktikan bahwa tindak pidana tersebut terjadi karena terciptanya kondisi anomi akibat belum terpenuhinya fasilitas. Kurangnya kontrol sosial pada kehidupan si pelaku juga menjadi faktor yang menyebabkan tindak pidana ini terus terjadi. Upaya dari penegak hukum melalui penindakan yang dilakukan pihak BBKSDA dan melalui sarana rehabilitasi oleh PKEK walaupun sudah cukup bijak namun pemerintah masih kurang tegas dan kurang serius dalam menangani kasus tersebut, serta kekurangan tenaga ahli dan fasilitas pendukung di bidang teknologi menjadi faktor yang menghambat penegakan hukum. Kata Kunci : Kriminologi, Kepemilikan, Ilegal, Elan