PROBLEMATIKA PERAKITAN TV DARI TABUNG BEKAS KOMPUTER TANPA LOGO SNI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANGUNDANG NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG PERINDUSTRIAN

Undang-Undang Nomor 3 tahun 2014 Tentang Perindustrian mengatur mengenai kegiatan usaha perindustrian dari mulai produksi, pemasaran dan pemberian sertifikasi standar nasional indonesia. Setiap kegiatan usaha industri wajib memiliki izin usaha industri. Izin usaha industri diberikan oleh menteri, menteri dapat melimpahkan sebagian kewenangannya pemberian izin usaha industri kepada bupati/walikota. Penelitian ini mengangkat permasalahan tentang problematika kreativitas perakitan tv dari tabung bekas komputer tanpa logo sni yang dilakukan oleh kusrin yang tidak mempunyai izin dari kementerian perindustrian serta dilakukan proses penegakan hukum pidana dengan memusnahakan seluruh tv karya kusrin. Adapun juga, penelitian ini adalah untuk, Pertama, untuk membahas apakah ada pengaturan perakitan TV dari tabung bekas monitor komputer tanpa logo SNI dihubungkan dengan Undang-Undang No 3 Tahun 2014. Kedua, mengapa perakitan TV dari tabung bekas monitor komputer tidak dilakukan penindakan oleh aparat penegak hukum. Ketiga, Bagaimana upaya sebagai solusi pemecahan terhadap pengusaha yang tidak memiliki logo SNI. Peneliti menggunakan metode penelitian dengan pendekatan yuridis normatif. Metode penelitian dengan tahap pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Data tersebut kemudian digunakan untuk menggambarkan suatu objek permasalahan yang berupa sinkronisasi fakta-fakta yang terjadi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa, penegakan hukum pidana terhadap penjualan TV atau alat elektronik tanpa logo Standar Nasional Indonesia yang dilakukan oleh pengusaha belum dapat berjalan sebagaimana mestinya karena Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian belum mengatur secara tegas mengenai pemberian sanksi bagi pengusaha industri yang memperdagangkan hasil industrinya tanpa memiliki izin SNI yang dikeluarkan oleh Kementrian Perindustrian, juga adanya anggapan masyarakat banyak yang berpendapat tidak terlalu memperhatikan dalam membeli produk elektronik yang berlogo Standar Nasional Indonesia, serta kurangnya kesadaran hukum dalam hal ini pengusaha. Pengawasan dalam kegiatan usaha perdagangan barang elektronik khususnya televisi belum dapat berjalan secara optimal karena belum adanya koordinasi yang dilakukan oleh Kementrian Perindustrian dan Aparat Penegak Hukum terhadap setiap pelaku kegiatan usaha barang elektronik di seluruh wilayah Indonesia. Disamping itu, Kementrian Perindustrian dan Dinas Perdagangan Setempat selaku pengawas dan pengatur kegiatan usaha hanya terdapat di kota-kota besar saja. Sehingga hal ini berpengaruh terhadap pengawasan terhadap penjualan barang elektronik yang dilakukan pengusaha tanpa logo SNI di seluruh wilayah di Indonesia. Kata Kunci : Penegakan Hukum, Perakitan dan Televisi, Logo, SN