PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA (BMN) YANG BERUPA TANAH DENGAN HAK PENGELOLAAN (HPL) YANG DIKUASAI INVESTOR UNTUK KEGIATAN BISNIS

Salah satu permasalahan dalam pengelolaan kekayaan negara adalah landasan hukum yang belum menyeluruh dan terpadu. Hal itu terjadi karena pengelolaan Barang Milik Negara ini banyak bersinggungan dengan peraturan-peraturan lain seperti pertanahan/agraria khususnya terkait dengan hak pengelolaan tanah. Berkaitan dengan latar belakang tersebut dapat diidentifikasi dua masalah yaitu bagaimana hak negara terhadap Barang Milik Negara berupa tanah yang berstatus Hak Pengelolaan dikaitkan dengan hak investor sebagai pemegang hak atas tanah di atas Hak Pengelolaan apabila terjadi transaksi yang merugikan Negara dan hambatan-hambatan dan upaya yang dilakukan negara sebagai pemegang Hak Pengelolaan yang diatasnya melekat hak-hak pihak ketiga dalam pengelolaan Barang Milik Negara. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu suatu penelitian hukum yang dimaksudkan untuk menggambarkan mengenai fakta-fakta berupa data dengan bahan primer serta bahan tersier. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tahapan penelitian, yaitu penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Sementara itu teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dan wawancara. Alat pengumpulan data dalam kepustakaan berupa peraturan-peraturan, buku-buku, jurnal, hasil penelitian dan karya ilmiah yang relevan dengan topik penelitian. Sedangkan alat pengumpul data dalam penelitian lapangan berupa daftar pertanyaan, alat perekam dan flashdisk. Metode analisis data yang digunakan adalah analitis yuridis kualitatif artinya data dianalisis tanpa menggunakan rumus statistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak negara atas Hak Pengelolaan yang ada pada tanah yang berstatus Barang Milik Negara adalah Negara tidak hanya mempunyai hak untuk menguasai, namun negara juga mempunyai hak-hak keperdataan, bertindak sebagai subyek hukum untuk memanfaatkan/menggunakan dan mempertahankan Hak Pengelolaan tersebut sebagaimana pemegang hak-hak atas tanah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah dimana dalam pengelolaannya tunduk pada ketentuan di bidang Barang Milik Negara sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Hambatan-hambatan sebagai pemegang Hak Pengelolaan yang diatasnya melekat hak-hak pihak ketiga dalam pengelolaan Barang Milik Negara adalah belum adanya peraturan setingkat Peraturan Pemerintah yang mengatur secara khusus Hak Pengelolaan secara detail dan lengkap. Untuk itu, upaya yang dilakukan adalah mengamanden Pasal 2 UUPA agar memuat Hak Pengelolaan dan mengaturnya secara detail dalam bentuk Peraturan Pemerintah. Kata Kunci: Pengelolaan Tanah, Negara, Bisni