Skripsi yang berjudul “Kedudukan Dan Wewenang Kepala Daerah Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomber 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah” membahas bagai mana kedudukan wakil kepala daerah dalam menjalankan tugasnya. Hal ini yang melatar belakangi keterkaitan peulis untuk menulis skripsi ini dengan beberapa permasalahan yaitu bagai mana cara pengisian jabatan wakil kepala daerah berdasarkan peratutan perundang-undangan, bagai mana kedudukan wakil kepala daerah dalam sistem pemerintahan daerah berdasarkan Undang-Undang No.32 Tahun 2004, dan juga bagai mana tugas dan wewenang wakil kepala daerah dalam penyelenggraan pemerintahan di dareah otonomi berdasarkan Undang-Undang No.32 Tahun 2004. Spesifikasi penelitan ...
Dampak dari terciptanya Undang-Undang Cipta Kerta terhadap otonomi Daerah khususnya pada ketentuan m...
Abstrak Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun...
Abstrak Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun...
Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa diluar 6 (ena...
Dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan Negara yang menganut prinsip pemencaran kekuasaan secara ...
Berdasarkan Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004, Desa atau yang di sebut dengan nama lain adalah kes...
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab dua masalah yaitu: pertama, bagaimana tugas wakil k...
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan kewenangan desa dalam tiga undang-undang yaitu...
Diperbaharuinya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dengan Undang-Undang N...
ABSTRAK Diundangkannya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban ...
Amanat perubahan terakhir Undang-Undang Dasar 1945 secara langsung berpengaruh terhadap pemerintahan...
Skripsi yang berjudul: “PELAKSANAAN PEMBINAAN PEMASYARAKATAN TERHADAP NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYAR...
Penelitian ini berjudul “Peran Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Undang-U...
Undang-Undang Pemerintahan Daerah Nomor 32 Tahun 2004 memberikan kesempatan kepada daerah untuk mela...
Dampak dari terciptanya Undang-Undang Cipta Kerta terhadap otonomi Daerah khususnya pada ketentuan m...
Dampak dari terciptanya Undang-Undang Cipta Kerta terhadap otonomi Daerah khususnya pada ketentuan m...
Abstrak Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun...
Abstrak Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun...
Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa diluar 6 (ena...
Dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan Negara yang menganut prinsip pemencaran kekuasaan secara ...
Berdasarkan Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004, Desa atau yang di sebut dengan nama lain adalah kes...
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab dua masalah yaitu: pertama, bagaimana tugas wakil k...
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan kewenangan desa dalam tiga undang-undang yaitu...
Diperbaharuinya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dengan Undang-Undang N...
ABSTRAK Diundangkannya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban ...
Amanat perubahan terakhir Undang-Undang Dasar 1945 secara langsung berpengaruh terhadap pemerintahan...
Skripsi yang berjudul: “PELAKSANAAN PEMBINAAN PEMASYARAKATAN TERHADAP NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYAR...
Penelitian ini berjudul “Peran Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Undang-U...
Undang-Undang Pemerintahan Daerah Nomor 32 Tahun 2004 memberikan kesempatan kepada daerah untuk mela...
Dampak dari terciptanya Undang-Undang Cipta Kerta terhadap otonomi Daerah khususnya pada ketentuan m...
Dampak dari terciptanya Undang-Undang Cipta Kerta terhadap otonomi Daerah khususnya pada ketentuan m...
Abstrak Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun...
Abstrak Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun...