TINJAUAN YURIDIS KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA MEMPERJUALBELIKAN PUPUK BERSUBSIDI DI LUAR WILAYAH KEWENANGANNYA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 7 TAHUN 1955 TENTANG PENGUSUTAN, PENUNTUTAN DAN PERADILAN TINDAK PIDANA EKONOMI

Sektor pertanian merupakan sektor yang sangat berperan penting dalam pemenuhan kebutuhan pangan nasional demi terwujudnya kesejahteraan. Dalam proses bertani, tujuan diberikannya pupuk untuk memberikan tambahan unsur hara pada tanah dan memperbaiki kondisi tanah. Pemerintah memberikan subsidi pupuk untuk mewujudkan ketahanan pangan serta membantu petani mendapatkan Pupuk dengan harga yang terjangkau. Penyaluran pupuk bersubsidi harus sesuai dengan aturan hukum, syarat dan prosedur yang berlaku, akan tetapi masih terdapat pihak lain yang memperjualbelikan pupuk bersubsidi di luar wilayah kewenngannya dengan harga melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Berdasarkan uraian tersebut, permasalahan yang dapat dikaji adalah aspek hukum apakah yang timbul dari tindak pidana memperjualbelikan pupuk bersubsidi di luar wilayah kewenangannya, bagaimanakah penerapan sistem penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani dengan harga tidak lebih dari HET dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1955 jo. Permendag Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 dan bagaimanakah upaya pemerintah dalam pencegahan agar tidak terjadi tindak pidana memperjualbelikan pupuk bersubsidi di luar wilayah kewenangannya. Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analisis, Metode pendekatan yuridis normatif dibantu yuridis sosiologis. Tahap penelitian melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data adalah studi dokumen dan wawancara. Sesuai dengan metode pendekatan, maka data yang diperoleh untuk penelitian ini dianalisis secara yuridis kualitatif. Hasil dari penelitian tersebut diketahui, bahwa Aspek hukum yang timbul yaitu aspek hukum kriminologi, aspek hukum pidana, aspek perbuatan melawan hukum, dan aspek hukum tata negara. sistem penyaluran pupuk bersubsidi aturannya sudah ada yaitu dari lini I sampai lini IV dimulai dari Produsen, Distributor, Pengecer dan petani sesuai dengan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK), namun dalam pelaksanaannya belum maksimal karena masih ada pihak lain yang memperjualbelikan pupuk bersubsidi dan petani pun masih membeli diatas Harga Eceran Tertinggi (HET). Tindak Pidana memperjualbelikan pupuk bersubsidi di luar wilayah kewenangannya merupakan Tindak Pidana Ekonomi, yang diatur dalam Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi jo. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 Upaya pemerintah dalam upaya preventif adalah melakukan operasi, pengawasan terhadap penyaluran pupuk bersubsidi sesuai dengan prinsip 6 tepat, jenis, jumlah, tempat, waktu, harga dan mutu serta pengawasan oleh Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3). Serta upaya represif dengan menindak secara tegas terhadap pihak lain yang memperjualbelikan pupuk bersubsidi di luar wilayah kewenangannya dengan menjatuhkan hukuman sesuai aturan yang berlaku. Kata Kunci : Memperjualbelikan Pupuk Bersubsidi, Di Luar Wilaya