KEPASTIAN HUKUM DALAM PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI ATAS HAK KEPEMILIKAN RUMAH SUSUN BERDASARKAN BUKU III KUHPerdata

Sektor Rumah Susun memberikan efek di berbagai bidang (multiplier effect), yakni dengan mendorong serangkaian aktivitas sektor ekonomi yang lain. Seluruh kegiatan ekonomi baik dalam bidang jasa maupun barang pada dasarnya akan selalu membutuhkan produk Rumah Susun/Apartemen sebagai salah satu faktor produksi. Salah satu permasalahan yang timbul adalah mengenai status kepemilikian atas aset properti atau sarusun yang telah dipesan dan dilaksanakan Proses Pengikatan Jual Beli karena meskipun telah dilaksanakan Proses Pengikatan Jual Beli, secara hukum kepemilikan tersebut belum beralih kepada konsumen karena dalam hal ini konsumen belum memegang Akta Jual Beli maupun Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun. Pada tesis ini yang menjadi identifikasi masalahnya adalah: Bagaimana kepemilikan rumah susun yang didasarkan pada adanya proses Perjanjian Pengikatan Jual Beli; Bagaimana kedudukan hukum Perjanjian Pengikatan Jual Beli sebagai bukti kepemilikan atas satuan rumah susun berdasarkan Buku III KUHPerdata; serta Bagaimanakah Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Satuan Rumah Susun dalam rangka mewujudkan kepastian hukum. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan secara yuridis normatif yakni suatu metode pendekatan yang melihat permasalahan yang diteliti dengan menitik beratkan pada data sekunder, dan mencoba untuk menginventarisasi serta mengkaji asas-asas dan norma hukum yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan, yurisprudensi serta hukum kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Sementara itu Spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. Kepemilikan satuan rumah susun yang didasarkan pada Proses Pengikatan Jual Beli bukan merupakan bukti kepemilikan rumah susun, karena belum ada penyerahan (levering) yaitu ditandatanganinya akta jual beli dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah dan belum adanya SHM Satuan Rumah Susun. Kedudukan Perjanjian Pengikatan Jual Beli satuan rumah susun berdasarkan Buku III KUHPerdata bukan merupakan bukti kepemilikan dan hanya sebagai perjanjian pendahuluan karena belum terjadi penyerahan (levering) serta ditandatanganinya akta jual beli dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang ditunjuk. Dalam rangka kepastian hukum, maka ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun, harus ditinjau ulang, dan memuat bahwa “PPJB Satuan Rumah Susun merupakan bukti kepemilikan apabila telah dilunasinya pembayaran dan telah dilakukannya seluruh kewajiban pembeli”, hal tersebut juga sejalan dengan Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun, yaitu bahwa “proses jual beli satuan rumah susun dapat dilakukan melalui Proses Pengikatan Jual Beli”. Sehingga pada akhirnya pembeli yang telah melakukan seluruh kewajibannya berdasarkan klausul termasuk melunasi pembayaran dapat melakukan perbuatan hukum antara lain mengalihkan, menjual, menjaminkan dan lain sebagainya sepanjang tidak merugikan kepentingan developer. Saran yang dapat penulis kemukakan salah satunya yaitu guna perlindungan hukum Pembeli dalam hal ini konsumen satuan rumah susun dalam menandatangani Proses Pengikatan Jual Beli satuan rusun harus memperhatikan batas waktu maksimal kewajiban developer untuk melakukan penyelesaian pembangunan maupun penandatanganan Akte Jual Beli