PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITOR SEBAGAI PEMEGANG JAMINAN FIDUSIA DALAM HAL DEBITOR WANPRESTASI PADA PT PEGADAIAN (Persero) TESIS

v Kegiatan PT Pegadaian (Persero) meminjamkan uang kepada masyarakat tersebut menjalankan fungsinya sebagai lembaga keuangan, tetapi ukan bank karena pelaksanaan penyaluran dana ke masyarakat ini dari dana ang bukan dihimpun dari masyarakat. Salah satu bidang usaha baru yang itawarkan pegadaian dan cukup banyak diminati adalah kredit angsuran sistem dusia (KREASI) yaitu pinjaman (kredit) dalam jangka waktu tertentu, dengan menggunakan kontruksi penjaminan kredit secara Jaminan Fidusia, ermasalahan hukum yang timbul akibat penyaluran kredit pada PT egadaian (Persero) adalah Bagaimana praktik penjaminan fidusia di PT egadaian (Persero dan Aspek-aspek hukum apa saja yang timbul, apabila akta dusia dibuat secara Notariil tetapi tidak didaftarkan Ke Kantor Pendaftaran idusia (KPF) dihubungkan dengan Undang-Undang No 42 Tahun 1999 tentang aminan Fidusia PT Pegadaian (Persero) serta Mengapa Akta Fidusia (Notariil) dak didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia dan apa pengaruh hukumnya erhadap debitor dan kreditor . Penelitian dalam tesis ini adalah termasuk penelitian yang bersifat eskriptif analitis, yang artinya menggambarkan fakta-fakta berupa data sekunder data yang sudah ada) yang terdiri dari bahan hukum primer (perundang- ndangan), bahan hukum sekunder (doktrin), dan bahan tersier, kamus, nsiklopedia, bibliografi, Black’s Law, dictionary, dan Penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu metode yang menggunakan umber-sumber data sekunder, yaitu peraturan perundang-undangan, teori-teori ukum dan pendapat-pendapat para sarjana, yang kemudian dianalisis serta menarik kesimpulan dari masalah yang akan digunakan untuk mengkaji dan menganalis data sekunder tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penjaminan fidusia di PT egadaian (Persero) dilakukan bersamaan dengan pengikatan kredit yang ilaksanakan dihadapan Notaris yang ditunjuk oleh PT Pegadaian (Persero) bersifat notariil). Pada kenyataannya setelah perjanjian kredit dilakukan ternyata aminan fidusianya tidak serta merta didaftarkan kepada Kantor Pendaftaran idusia dan Aspek hukum bagi penerima jaminan fidusia / PT Pegadaian Persero) sebenarnya sangat lemah apabila tidak didaftarkan, sekalipun perjanjian ibuat secara Notaril, sebab hak jaminan fidusia menurut Undang-Undang No. 42 ahun 1999 melekat pada Sertifikat Jaminan Fidusia dan Srtifikat Jaminan idusia hanya dapat diperoleh apabila jaminan fidusianya didaftarkan di Kantor endaftaran Jaminan Fidusia, sehingga memperoleh hak yang sempurna ilakukan serta Apabila penerima jaminan fidusia/ PT Pegadaian (Persero) tidak mendaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia, maka penerima fidusia / PT egadaian (Persero) kehilangan haknya untuk mendaftarkan sita jaminan atas enda jaminan. Apabila kreditor beritikad tidak baik, lain daripada itu PT egadaian (Persero) dapat dikategorikan telah melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang No. 42 Tahun 1999. Kata Kunci : Kreditor, Jaminan Fidusia, Wanprestas