Implementasi Kebijakan Penetapan Besaran Upah Minimum dan Upah Sektoral Pekerja di Tangerang-Banten

Pelaksanaan tentang penetapan besaran upah minimum dan upah sektoral pekerja di Tangerang selama ini berpedoman pada Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan khususnya yang tertuang pada BAB X Bagian Kedua pasal 88 sampai pasal 98, terhitung mulai awal tahun 2017 pelaksanaan penetapan besaran upah minimum pekerja mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2015. Kondisi di lapangan terhadap kebijakan penetapan besaran upah minimum dan upah sektoral pekerja di Tangerang baik yang berpedoman pada UU Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maupun terhadap PP Nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan pelaksanaannya belum efektif. Peneliti memfokuskan pada penelitian tentang kebijakan penetapan besaran upah minimum dan upah sektoral pekerja di Banten khususnya di Kabupaten dan Kota Tanerang yang bisa diterima oleh pihak pengusaha dan pihak pekerja agar terjadi iklim kerja yang kondusif dan hubungan industrial yang harmonis. Dua perbedaan yang menjadi kendala di lapangan antara lain pihak pekerja masih menghendaki kebijakan tentang penetapan upah pekerja seperti yang lama, atau mengacu pada UU No.13 tahun 2003 melibatkan anggota tripartit daerah dan dewan pengupahan daerah, sedangkan pihak pengusaha setuju menggunakan PP No. 78 tahun 2015 yang kebijakan penetapannya mengacu pada inflasi sekala Nasional dan pertumbuhan ekonomi Nasional sebagai rujukannya, karena pendangan pengusaha PP Nomor 78 tahun 2015, adanya kepastian dalam hal perencanaan keuangan (bugeting), sehingga peneliti menilai belum ada titik temu yang tepat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kombinasi dengan strategi triangulasi konkuren (Concurrent Triangulation Strategy). Peneliti menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif secara bersama-sama, baik dalam pengumpulan data maupun analisisnya, kemudian membandingkan data yang diperoleh untuk kemudian dapat ditemukan mana data yang dapat digabungkan, dan dibedakan. Penelitian dilakukan dalam satu tahap, tetapi dengan menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif secara bersama-sama (konkuren). Pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan focus group discussion. implementasi kebijakan pemerintah daerah pada tingkat propinsi dalam menetapkan besaran upah minimum untuk setiap wilayah daerah di propinsi berpedoman pada besaran upah kota di ibu kota propinsi, sedangkan kota/kabupaten memiliki pilihan untuk mengikuti atau menetapkan besaran upah minimum dan upah sektoral bisa diatas tingkat upah minimum propinsi dengan mempertimbangkan hasil kajian tim tripartit daerah dan dewan pengupahan daerah atas rasio kelayakan di daerahnya masing-masing. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penetapan upah minimum didasarkan atas Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Pada kenyataannya upah yang diterima oleh tenaga kerja di sebagian besar kota dan kabupaten di provinsi Banten adalah lebih rendah bila dibandingkan dengan KHL. Kenaikan harga akan berakibat pada kenaikan KHL dan selanjutnya akan meningkatkan upah minimum. Dilihat dari sisi perusahaan, upah adalah biaya, yang selanjutnya akan dibebankan kepada konsumen melalui harga. Benang merah yang dapat ditarik dari Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan dalam menentukan kebijakan penetapan upah minimum adalah kearifan lokal melalui tokoh masyarakat. Sosialisasi kedua kebijakan pemerintah tersebut sangat penting dilakukan secara berkelanjutan untuk menjamin hubungan industrial yang kondusif baik pengusaha, buruh dan pemerintah. Adanya pengawasan atau kontrol yang insentif dari dinas yang berwenang terutama dinas tenaga kerja. Kata Kunci: Ketenagakerjaan, Pengupahan, Upah Minimum, Upah Sektora