PENERAPAN ASAS PERTANGGUNGJAWABAN MUTLAK (STRICT LIABILITY) DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP

Kerusakan lingkungan hidup di Indonesia semakin hari semakin memprihatinkan, bahkan telah membahayakan setiap makhluk hidup, termasuk kehidupan generasi dimasa yang akan datang. Dalam upaya untuk melindungi lingkungan hidup di Indonesia, pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang pada prinispnya menganut Asas Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liability). lingkungan hidup dan bagaimana penyelesaiannya.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu menguji dan mengkaji data sekunder. Berkenaan dengan pendekatan yuridis normatif yang digunakan, maka penelitian yang dilakukan melalui dua tahap yaitu studi kepustakaan dan penelitian lapangan yang hanya bersifat penunjang, analisis data yang dipergunakan adalah analisis yuridis kualitatif, yaitu data yang diperoleh, baik berupa data sekunder dan data primer dianalisis dengan tanpa menggunakan rumusan statistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asas tanggung jawab mutlak (strict liability) diimplementasikan secara terbatas pada particular types of cases, yakni pada kegiatan usaha yang: Menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan; Menggunakan bahan berbahaya dan beracun; Menghasilkan limbah berbahaya dan beracun; Pencemaran perusakan lingkungan akibat kerugian nuklir dalam pengelolaan zat dan/ atau limbah radioaktif; Pencemaran minyak dilaut wilayah; dan Pencemaran perusakan lingkungan dilaut zona ekonomi eksklusif Indonesia. Kendala dalam penegakan hukum lingkungan terletak kepada manusia yang hidup disekitarnya, baik itu sebagai kamunitas masyarakat maupun sebagai aparat pemerintah yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk menegakan hukum/peraturan tentang lingkungan hidup. Selain dari pada itu kurangnya sosialiasi kepada masyarakat terkait hukum lingkungan, kendala dalam pembuktian, infrastruktur penegakan hukum, dan budaya hukum yang masih buruk. Adapun upaya yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum yaitu: Mengintensifkan keterpaduan dan koordinasi antarsektor terkait dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup; Adanya sanksi yang memadai (enforceability) bagi perusahaan yang membandel dalam pengelolaan limbah sesuai dengan aturan yang berlaku; serta Adanya partisipasi publik, transparansi, dan demokratisasi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup patut ditingkatkan. Kata Kunci: Penerapan, Tanggung Jawab Mutlak, Tindak Pidana Lingkungan Hidup