IMPLEMENTASI KEBIJAKAN WHO (WORLD HEALTH ORGANIZATION) DALAM MENANGANI FENOMENA FGM (FEMALE GENITAL MUTILATION) DI BENIN

Female Genital Mutilation telah menjadi sebuah isu yang kini berubah menjadi sebuah budaya atau kepercayaan di beberapa negara, tidak diragukan lagi FGM merupakan tindakan yang telah merenggut hak asasi perempuan berupa kekerasan terhadap alat kelamin dan menyebabkan cedera fisik dan psikis. Female Genital Mutilation atau yang biasa disebut FGM merupakan istilah yang dipakai untuk mengacu pada tindakan pembedahan untuk mengangkat sebagian atau seluruh bagian organ genital perempuan yang paling sensitive, praktik FGM ini dapat dianggap sebagai hal yang umum di banyak bagian dunia. Praktik FGM ini merupakan sebuah prosesi yang dipercaya sebagai symbol dalam menjaga kehormatan sebagai seorang perempuuan, selain itu prosesi tersebut dilakukan sebagai bentuk penerimaan diri seorang perempuan dalam masyrakat atau rite of passage. FGM sendiri memberikan dampak yang buruk bagi fisik dan psikis perempuan. Di Benin sendiri praktik FGM diperkirakan hampir mencapai 50% dan pada survey tahun 1992 menemukan bahwa tipe FGM yang dilakukan di Benin adalah tipe II adalah eksisi yaitu pengangkatan bagian klitoris dengan sebagian atau seluruh bagian labia minor. Kelompok etnis tertentu mengangap bahwa praktek FGM ini baik untuk kesehatan anak perempuan dan perempuan, praktek ini juga merupakan proses si anak menjalani transisi menuju kedewasaan. Sebagian masyarakat yang lebih tua mempertahankan praktek ini dan menekankan keuntungan memiliki seorang anak perempuan yang telah di FGM ini adalah untuk memastikan kesetiaan si perempuan terhadap suaminya nanti. WHO dalam hal ini secara tegas melarang segala bentuk praktek FGM diseluruh negeri termasuk yang terjadi di Benin. WHO sendiri telah mengeluarkan banyak kebijakannya terkait dengan isu FGM salah satunya yaitu dengan dikeluarkannya pernyataan bersama antara WHO, UNICEF dan UNFPA dan dengan mengadopsi WHA61 yaitu 16 resolusi penghapusan FGM, dimana semua negara anggota sepakat bekerja sama untuk menghilangkan praktik FGM termasuk untuk memastikan agar prosedur ini juga tidak dilakukan oleh ahli kesehatan. Kini kebijakan WHO tersebut diadopsi oleh pemerintah Benin untuk membuat kebijakan negaranya sendiri. Pemerintah Benin sendiri ternyata telah berhasil mengimplementasikan kebijakan WHO dengan dibuatnya kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Benin terkait praktik FGM yaitu dengan dibuatnya peraturan No 2003-03 tentang The Repression of the Practice of FGM in Republic of Benin, setelah kebijakan tersebut diimplementasikan ternyata membuahkan hasil yang memuaskan, dengan berkurangnya persentase praktek FGM di Benin. Kata Kunci : Female Genital Mutilation, Kebijakan WHO, Implementas