PROSES PENYELESAIAN KREDIT MACET MELALUI RESTRUKTURISASI UTANG KPR DI BANK BJB KONVENSIONAL BERDASARKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO 10 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN

Dalam melakukan pemberian fasilitas kredit kepada masyarakat, pihak bank selaku kreditor selalu meminta kepada nasabah yaitu pihak yang meminjam untuk menyerahkan suatu jaminan atas pembayaran piutangnya, yang nantinya akan digunakan oleh pihak bank sebagai jaminan pelunasan utang debitor apabila dalam hal ini debitor melakukan wanprestasi. Dalam pelaksanaannya timbul permasalahan antara lain mengenai Proses penyelesaiaan kredit macet KPR di Bank BJB melalui restrukturisasi utang konvensional berdasarkan Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang No.7 tahun 1992 tentang Perbankan, Akibat hukum restrukturisasi terhadap wanprestasi dalam melaksanakan kewajibannya, dan cara mengatasi kredit macet KPR di Bank BJB melalui restrukturisasi utang konvensional berdasarkan Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang No.7 tahun 1992 tentang Perbankan. Proses restrukturisasi harus merujuk Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang No.10 tahun 1998 Perubahan atas Undang-undang No.7 tahun 1992 tentang Perbankan. Penelitian yang dilakukan oleh Penulis menggunakan Deskriptif analitis yaitu menerangkan atau menggambarkan masalah-masalah yang menjadi objek penelitian untuk kemudian dianalisis bertujuan untuk memperoleh suatu uraian atau gambaran mengenai proses restrukturisasi dalam perbankan. Metode yang digunakan penulis adalah yuridis normatif melalui Penelitian Kepustakaan dan Penelitian Lapangan dengan melakukan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, proses restrukturisasi dilaksanakan dengan terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan menyeluruh, Kesepakatan ini kemudian mengacu pada Pasal 1338 KUHPerdata dimana semua kesepakatan atau persetujuan yang telah dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Selain itu kesepakatan ini juga harus merujuk pada Pasal 1320 KUHPerdata. Dalam kesepakatan antara pihak bank dan debitor terdapat dalam ketentuan Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang No.10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang No.7 tahun 1992 tentang Perbankan. Akibat hukum dari ketidak mampuan debitor dalam membayar kredit pencairan objek jaminan kredit dapat dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 20 Undang-Undang No 4 Tahun 1996 yang menetapkan cara pencairan objek jaminan utang yang diikat dengan hak tanggungan melalui eksekusi dan penjualan di bawah tangan. Mengatasi kredit macet dapat dilakukan dengan berpedoman kepada Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum sebelum diselesaikan melalui lembaga hukum. penyelesaian antara bank dan nasabah seharusnya menguntungkan kedua belah pihak baik itu bank maupun nasabah. Kata Kunci : Proses Restrukturisasi, Akibat Hukum, Kredit Mace