PROBLEMATIKA PEMBERIAN GANTI RUGI TERHADAP PENGADAAN TANAH DALAM PEMBANGUNAN JALUR KERETA API BANDARA SOEKARNO HATTA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM

Masalah Pengadaan tanah merupakan hal yang sangat pelik dalam penanganannya, karena menyangkut hajat hidup orang banyak, dilihat kebutuhan tanah untuk pembangunan, tanah negara yang tersedia sangat terbatas, cara yang dapat ditempuh adalah dengan membebaskan tanah milik masyarakat melalui mekanisme gantirugi. Namun seringkali banyak masalah dalam pengadaan tanah. Penelitian ini mempertanyakan Mekanisme dan problematika Pemberian Ganti Rugi Pengadaan Tanah dalam Pembebasan Jalur Kereta Api Bandar Udara Soekarno Hatta dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptis analisis yaitu spesifikasi penelitian yang menggambarkan masalah yang diteliti, dengan pendekatan yuridis normatif, data diperoleh dari sumber hukum sekunder yang dijadikan bahan hukum primer berupa perundang-undang, buku, jurnal. data diperoleh dari studi lapangan dan studi dokumen kemudian dianalisis secara yuridis kualitatif, yaitu setelah data terkumpul kemudian dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis dengan tidak menggunakan rumus matematis. Hasil penelitian adalah sebagai berikut Mekanisme Pemberian Ganti Rugi Pengadaan Tanah dalam Pembebasan Jalur Kereta Api Bandar Udara Soekarno Hatta, Sosialisasi kepada warga masyakarat yang akan dilalui Proyek jalur Kereta Api Bandara Soekarno Hatta bahwa akan dilakukannya pengukuran detail bidang per bidang tanah, pelaksanaan inventarisasi kelengkapan surat tanah dan identifikasi oleh satuan tugas Kantor Pertanahan, diikuti pengumuman daftar nominatif pemilik, pelaksanaan penilaian (appraisal), musyawarah bentuk ganti kerugian dan Pembayaran ganti kerugian. Problematika Pemberian Ganti Rugi terhadap Pengadaan Tanah dalam Pembebasan Jalur Kereta Api Bandar Udara Soekarno Hatta, terdapat beberapa permasalahan yang masih dalam proses dan perlu mendapat perhatian khusus yaitu; Terdapat penolakan dari sebagian warga, Tanah Tinggi dan warga Kelurahan Batusari terhadap kegiatan pengukuran dan pendataan oleh Tim Pelaksana Badan Pertanahan Nasional, gugatan ke pengadilan atas keberatan terhadap nilai ganti Kerugian, Status tanah yang tidak diketahui asal-usulnya, tanah terhimpit antara jalur kereta api dan jalur jalan tol, Proses Verifikasi Dokumen untuk pembayaran dan Keberatan Warga Terhadap Kegiatan Pengukuran dan Pendataan. Kata Kunci: pengadaan, tanah, kereta ap