PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN ATAS PELAYANAN KESEHATAN DARI DOKTER WARGA NEGARA ASING UNTUK MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM

Dengan adanya MEA akan terjadi perdagangan barang, jasa, modal dan investasi yang bergerak bebas tanpa halangan geografis. Namun, adanya MEA akan berdampak negatif bagi Indonesia, yaitu dokter warga negara asing dengan mudah akan masuk dan bekerja di Indonesia. Pada saat ini di Indonesia belum ada kerja sama MEA di bidang kesehatan. Jadi belum ada pertukaran tenaga ahli dokter.Ada peraturan-peraturan yang telah diterbitkan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah, yang menyebabkan dokter warga negara asing tidak mudah untuk melakukan praktik kedokteran di Indonesia, seperti memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien.Namun, pada kenyataannya masih banyak dijumpai dokter-dokter warga negara asing yang tidak mematuhi peraturan-peraturan tersebut dan memberi pelayanan kesehatan secara ilegal.Sejauh ini, sanksi yang diberikan kepada dokter warga negara asing yang melakukan malpraktik pun sangat ringan.Oleh karena itu, perlu diketahui dan dikaji bagaimana perlindungan hukum terhadap pasien atas pelayanan kesehatan dari dokter warga negara asing berdasarkan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan pelayanan kesehatan dari dokter warga negara asing kepada pasien, dan pengawasan terhadap dokter warga negara asing yang memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien. Metode penelitian ini berorientasi pada kebijakan dengan menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis normatif.Penelitian ini dilakukan dengan studi literatur dan penelitian lapangan berkaitan dengan perlindungan hukum pasien, standar pelayanan kesehatan dari dokter warga negara asing, dan pengawasan terhadap praktik dokter warga negara asing.Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan pendekatan normatif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan tidak adanya penegakan hukum oleh aparat penegak hukum menyebabkan perlindungan hukum terhadap pasien atas pelayanan kesehatan dari dokter warga negara asing berdasarkan peraturan perundang-undangan masih belum memberikan perlindungan, keadilan, kepastian hukum dan pengayoman terhadap pasien; pelaksanaan pelayanan kesehatan dari dokter warga negara asing kepada pasien belum diatur secara khusus dan rinci dalam peraturan perundang undangan baik di tingkat pusat maupun daerah; dan pengawasan terhadap dokter warga negara asing yang memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien masih lemah karena banyak peraturan yang saling tumpah tindih sehingga membingungkan dan membuat saling melempar tanggung jawab. Kata kunci: Perlindungan hukum, pasien, dokter warga negara asing, pelayanan kesehatan