ANALISIS TERHADAP PENGUASAAN TANAH NEGARA (HAK PENGELOLAAN) OLEH BADAN HUKUM PERDATA DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH

Tanah merupakan aset daerah yang tak lain adalah sumber daya penting bagi Pemerintah Daerah itu sendiri sebagai penopang utama pendapatan asli daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bahwa pentingnya pendaftaran tanah yang sah demi terbentuknya kepastian hukum, seperti halnya dalam administrasi pertanahan yang dilakukan oleh penggugat dilakukan tidak sesuai dengan pelaksanaan dan prosedur pendaftaran tanah melalui oknum yang bersangkutan. Dari hal tersebut maka perlu dikaji, mengenai keseuaian pendaftaran yang dilakukan penggugat, akibat hukum dari cacat hukum tersebut dihubungkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, dan penyelesaian sengketa dihubungkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997. Metode yang digunakan adalah deskriptif-analitis dengan metode pendekatan normatif. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif, yaitu metode yang bertujuan mencari asas, kaidah, dan norma atau das sollen dan perilaku atau das sein. Tahap penelitian meliputi penelitian kepustakaan, yakni penelitian yang dimaksudkan untuk mendapatkan data sekunder dan penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data, meliputi studi dokumen yakni data yang diteliti dalam suatu penelitian yang diperoleh melalui bahan kepustakaan, dan wawancara. Alat pengumpul data dalam penelitian kepustakaan berupa catatan hasil inventarisasi bahan hukum dan alat pengumpul data dalam penelitian lapangan berupa daftar pertanyaan, data menggunakan metode yuridis-kualitatif, yaitu menganalisis data sekunder dan data primer yang dianalisis tanpa rumus matematika. Hasil penelitian menunjukan, bahwa penggugat tidak dapat membuktikan hak atas tanah yang diklaim miliknya karena administrasi tanah yang dilakukan adalah tidak sah, bahwasanya penggugat berperan sebagai pengelola dari tanah yang disengketakan, akibat hukum pendaftaran tanah penggugat berdasarkan Pasal 24 dan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran. Penyelesaian sengketa dilakukan dengan cara litigasi yaitu mengajukan gugatan ke Pengadilan Umum. Kata Kunci: Hak Pengelolaan, Konversi, Pendaftaran Tana