ABSTRAK Latar belakang masalah dalam penelitian ini adalah, belum efektifnya Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Badan Pelayanan Perizinan (BPPT) Kota Bandung. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut “Seberapa Kuat Pengaruh Implementasi Kebijakan E-Government terhadap Retribusi Izin Mendirikan Bangunan” (Studi di BPPT Kota Bandung). Untuk menganalisis masalah yang diteliti, peneliti mengajukan teori implementasi kebijakan Edward III dalam juliartha (2009:58) mengemukakan empat faktor yang mempengaruhi Implementasi kebijakan publik yaitu : Komunikasi, Sumber daya, Disposisi dan Struktur birokrasi. Sedangkan teori Efektivitas di dalam penelitian ini didasarkan pada konsep Steers (1985 ...
Kemacetan di Indonesia bukan terjadi semata-mata karena disebabkan oleh pertumbuhan penduduk yang ti...
Masalah utama penelitian ini adalah implementasi kebijakan pasca bencana banjir studi kasus desa d...
Pengelolaan sampah yang baik dan benar adalah pengelolaan sampah yang seuai dengan tata aturan yang ...
ABSTRAK Latar belakang masalah dalam penelitian ini adalah, belum efektifnya Retribusi Izin Mendi...
Penelitian ini dilatar belakangi oleh masalah masih rendahnya kualitas pelayanan perizinan IMB berba...
Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Retribusi Pelaya...
Permasalahan pokok yang di teliti dalam penelitian ini adalah implementasi kebijakan Penerimaan Pes...
Persoalan sampah di Kota Bandung selalu menjadi sorotan berbagai pihak. Julukan Kota Kembang berubah...
Izin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik bang...
Anak merupakan aset bangsa yang sangat berharga dalam menentukan kelangsungan hidup, kualitas dan ke...
Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good ...
Kota Bandung terletak yang terbagi dalam wilayah administratif 30 Kecamatan, 151 Kelurahan, 1.578 Ru...
Penelitian ini dimana bertujuan untuk mengetahui apakah dimensi dalam Implementasi Kebijakan yaitu, ...
Sumber penerimaan negara yang dilimpahkan langsung kepada Pemerintahan Daerah salah satunya adalah P...
Anak merupakan aset bangsa yang sangat berharga dalam menentukan kelangsungan hidup, kualitas dan ke...
Kemacetan di Indonesia bukan terjadi semata-mata karena disebabkan oleh pertumbuhan penduduk yang ti...
Masalah utama penelitian ini adalah implementasi kebijakan pasca bencana banjir studi kasus desa d...
Pengelolaan sampah yang baik dan benar adalah pengelolaan sampah yang seuai dengan tata aturan yang ...
ABSTRAK Latar belakang masalah dalam penelitian ini adalah, belum efektifnya Retribusi Izin Mendi...
Penelitian ini dilatar belakangi oleh masalah masih rendahnya kualitas pelayanan perizinan IMB berba...
Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Retribusi Pelaya...
Permasalahan pokok yang di teliti dalam penelitian ini adalah implementasi kebijakan Penerimaan Pes...
Persoalan sampah di Kota Bandung selalu menjadi sorotan berbagai pihak. Julukan Kota Kembang berubah...
Izin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik bang...
Anak merupakan aset bangsa yang sangat berharga dalam menentukan kelangsungan hidup, kualitas dan ke...
Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good ...
Kota Bandung terletak yang terbagi dalam wilayah administratif 30 Kecamatan, 151 Kelurahan, 1.578 Ru...
Penelitian ini dimana bertujuan untuk mengetahui apakah dimensi dalam Implementasi Kebijakan yaitu, ...
Sumber penerimaan negara yang dilimpahkan langsung kepada Pemerintahan Daerah salah satunya adalah P...
Anak merupakan aset bangsa yang sangat berharga dalam menentukan kelangsungan hidup, kualitas dan ke...
Kemacetan di Indonesia bukan terjadi semata-mata karena disebabkan oleh pertumbuhan penduduk yang ti...
Masalah utama penelitian ini adalah implementasi kebijakan pasca bencana banjir studi kasus desa d...
Pengelolaan sampah yang baik dan benar adalah pengelolaan sampah yang seuai dengan tata aturan yang ...