IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN JABATAN FUNGSIONAL UMUM TERTENTU PADA SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN SETDA BIRO HUMAS, PROTOKOL DAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis sejauhmana Implementasi Kebijakan Pengelolaan Jabatan Fungsional Umum Tertentu pada Subbagian Kepegawaian SETDA Biro Humas, Protokol dan Umum Provinsi Jawa Barat. Dalam laporan hasil penelitian ini akan dibahas mengenai proses pelaksanaan kebijakan pengelolaan jabatan fungsional umum tertentu, hambatan yang dihadapi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan pada Subbagian Kepegawaian SETDA. Penelitian ini menggunakan metode peneletian kualitatif deskriptif. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, observasi partisipan dan wawancara. Dalam penelitian ini yang menjadi tolak ukur pada Implementasi Kebijakan adalah ukuran dan tujuan kebijakan, sumberdaya, karakteristik agen pelaksana, disposisi para pelaksana, komunikasi antar organisasi dan aktivitas para pelaksana,lingkungan ekonomi sosial dan politik. Pihak – pihak yang dijadikan informan dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai pada Subbagian Kepegawaian SETDA dan Koordinator TU Biro Humas, Protokol dan Umum. Implementasi kebijakan pengelolaan Jabatan fungsional umum tertentu munncul dengan maksud ntuk mengoptimalkan sumberdaya manusia yang ada untuk menunjang pada kinerja organisasi lebih maksimal dengan tujuan untuk memberikan peran dan tanggungjawab yang jelas pada pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dimana dalam peneletian ini pada Subbagian Kepegawaian SETDA. Pengelolaan jabatan fungsional umum tertentu ini dikelola oleh Subbagian Kepegawaian SETDA dalam bentuk pengumpulan nota dinas dari tiap biro di lingkungan sekretariat daerah provinsi jawa barat untuk selanjutnya diproses oleh BKD Provinsi Jawa Barat. Terdapat beberapa kendala yang terjadi dari para pelaksana kebijakan pada Subbagian Kepegawaian SETDA mengenai pengelolan jabatan fungsional umum tertentu karena belum dapat berjalan dengan baik seperti kendala mengenai sumberdaya manusia dan komunikasi antar organisasi. Telah ada beberapa upaya yang telah dilakukan untuk meminimalisis kendala tersebut. Penelitian ini menunjukan bahwa implemantasi kebijakan pengelolaan jabatan fungsional umum tertentu pada Subbagian Kepegawaian SETDA Biro Humas, Protokol dan Umum Provinsi Jawa Barat sudah berjalan cukup baik tetapi belum maksimal hal ini disebabkan beberapa faktor seperti sumberdaya yang belum memadai dan komunikasi antar organisasi sehingga berdampak pada kinerja yang belum optimal. Kata kunci : Implementasi Kebijaka