KOORDINASI KELEMBAGAAN DALAM PEMUTAKHIRAN DATA KEPENDUDUKAN (Studi RW10 Kelurahan Malabar Kecamatan Lengkong Kota Bandung)

ABSTRAK Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti di RW10, kelurahan Malabar dan kecamatan Lengkong, peneliti melihat masih kurangnya koordinasi yang terjalin dengan baik antara instansi dengan instansi maupun instansi dengan mitrakerja didaerah sehingga terdapati perbedaan jumlah data kependudukan, sehingga hal ini menjadi hambatan didalam pencapaian tujuan dalam pemutakhiran data kependudukan. Peneliti menduga penghambat terciptanya pemutakhiran data kependudukan adalah 1) kurangnya koordinasi dalam pelaksanaan tugas, 2) kurangnya pengawasan serta evaluasi dari atasan terhadap hasil kerja bawahannya, 3) Masih adanya proses yang tidak sesuai dengan aturan yang ada, 4) Dalam melakukan tindakan masih ada yang tidak sesuai dengan aturan serta dalam pengiriman data belum tepat waktu, 5) dalam proses melakukan pemutakhiran data, masih belum dikembangkan. Tujuan dan kegunaan penelitian ini yakni untuk mendapatkan, mengetahui dan menganalisa data dan informasi yang dimana berkaitan dengan koordinasi kelembagaan dalam pemutakhiran data kependudukan, dimana untuk menguji teori yang ada dan untuk menguji kebenaran dari data-data yang ada dan untuk menambah wawasan khususnya penulis baik secara teoritis maupun praktisi dan dapat memberikan pendapat, kotribusi dan masukan kepada instansi terkait dan RW. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah metode penelitian kualitatif menggunakan gejala sosial secara deduktif, dengan kata lain penelitian ini menggunakan sifat sesuatu yang tengah berlangsung pada saat studi Metode Kualitatif ini memberikan informasi sehingga bermanfaat bagi ilmu pengetahuan lebih banyak dapat di terapkan pada berbagai masalah. Kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan maka peneliti dapat menyimpulkan hasil penelitian, harus adanya peningkatan koordinasi dan komunikasi dalam pelaksanaan tugas baik dari instansi maupun mitrakerja daerah, harus adanya pengawasan terhadap penyelenggaraan tugas yang diberikan secara berkala, harus adanya evaluasi dari atasan terhadap hasil kinerja yang dilakukan oleh bawahannya, harus adanya pemberian penyuluhan terhadap masyarakat mengenai prosedur dan pentingnya memiliki dokumen kependudukan guna terciptanya pemutakhiran data kependudukan