TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PPNS DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PERBURUAN SATWA YANG DILINDUNGI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1990 TENTANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA

Indonesia merupakan negara yang sangat kaya dengan keanekaragaman satwanya, namun Indonesia juga dikenal sebagai negara yang memiliki daftar panjang satwa yang terancam punah. Faktor utama yang mengancam punahnya satwa tersebut adalah semakin sempit atau rusaknya habitat mereka dan perburuan untuk diperdagangkan terhadap satwa yang dilindungi di Indonesia telah dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan ekosistemnya. Penyidikan dalam tidak pidana perburuan satwa yang dilindungi terdapat dua penyidik yang berkaitan yaitu Polri Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Atas dasar tersebut timbul identifikasi masalah yaitu : Bagaimana Koordinasi PPNS Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Polri dalam penyidikan tindak pidana perburuan satwa yang dilindungi di kawasan Hutan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango? Apa kendala yang dihadapi PPNS Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam penyidikan tindak pidana perburuan satwa yang dilindungi? Upaya apa yang dilakukan kementerian lingkungan hidup dalam penyidikan tindak pidana perburuan satwa yang dilindungi yang marak terjadi di Indonesia? Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini berupa, spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis yaitu uraian realitas, metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif yaitu mengkaji data, tahap penelitian menggunakan studi kepustakaan dan penelitian lapangan, teknik pengumpulan data difokuskan dengan studi kepustakaan dan penelitan lapangan, alat pengumpul data dengan studi kepustakaan dan analisis data menggunakan yuridis kualitatif. Hasil dari pembahasan dalam penelitian ini menunjukkan: Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya mengenai koordinasi antara Polri dengan PPNS tidak menyatakan secara jelas, sehingga selanjutnya digunakan Pasal 7 ayat (2) KUHAP. Dalam Pasal 39 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya memberitahukan dimulainya penyidikan dan melaporkan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melaluli Penyidik Polri sedangkan di lapangan Koordinasi yang dilakukan antara Penyidik PPNS Kehutanan dengan Penyidik Polri terkait tindak pidana kehutanan terhadap satwa yang dilindungi belum berjalan optimal sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia Pasal 14 ayat (1) butir f, sebab dalam mekanisme koordinasi yang terjalin antara PPNS dan Penyidik Kepolisian Republik Indonesia dalam hal ini Kepala Seksi Koordinasi dan Pengawas PPNS wajib memberikan bantuan penyidikan kepada PPNS baik diminta atau tidak diminta. Kendala-kendala yang dialami oleh PPNS Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Taman Nasional Gunung Gede Pangrango merupakan kendala-kendala dalam penegakan hukum. Kendala-kendala tersebut meliputi substansi, struktur, masyarakat, dan kebudayaan dan upaya yang dilakukan pemerintah yaitu upaya preventif yang dimaksud disini adalah upaya yang dilakukan aparat-aparat penegak hukum khususnya di Balai Besar Konservasi sumber Daya Alam dalam penegakan atas penyimpangan-penyimpangan yang terjadi seperti, kepemilikan satwa yang dilindungi tanpa izin, perburuan satwa yang dilindungi, yakni penyuluhan tentang larangan memelihara, memeliki, dan memperjualbelikan satwa yang dilindungi. Kata kunci : Satwa yang dilindungi, Penyidikan, PPNS, koordinasi, Polr