ASPEK HUKUM PERJANJIAN KERJASAMA USAHA PENGELOLAAN PARIWISATA DAERAH DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 10 TAHUN 2009 TENTANG KEPARIWISATAAN

Industri pariwisata mempunyai peranan penting dalam upaya pembangunan dan pengembangan suatu daerah. Di banyak daerah menunjukkan bahwa industri pariwisata mampu mendongkrak daerah tersebut dari keterbelakangan dan menjadikannya sebagai sumber pendapatan utama. Kerjasama usaha dalam pengelolaan pariwisata daerah yang dilakukan antara pemerintah daerah dan masyarakat luas bertujuan agar berbagai potensi wisata yang dimiliki oleh daerah dengan destinasi wisatanya merupakan modal dasar pengembangan kepariwisataan. Kegiatan investasi pariwisata daerah harus didukung oleh suatu aturan yang mampu menciptakan keadilan, kewajaran, efisiensi, kepastian hukum, dan ketenangan yang merupakan prinsip-prinsip hukum dalam suatu negara modern, terlebih lagi bagi sektor kerjasama pariwisata khususnya di bidang pengelolaan pariwisata daerah dapat dijadikan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah. Permasalahan hukum yang tedapat dalam kerjasama usaha pengelolaan pariwisata diantaranya berkenaan tentang kewenangan Pemerintah Daerah melakukan perjanjian kerjasama usaha pengelolaan pariwisata daerah, akibat hukum terhadap perjanjian kerjasama usaha pengelolaan pariwisata daerah dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan berkenaan faktor-faktor penghambat dan upaya pemecahan masalah dari kerjasama usaha pengelolaan pariwisata daerah yang dilakukan. Spesifikasi penelitian dalam penyusunan tesis ini dilakukan dengan cara deskriptif analitis yaitu menggambarkan permasalahan yang ada kemudian mengkaji dan menganalisisnya dengan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu menguji dan mengkaji data sekunder. Berkenaan dengan pendekatan yuridis normatif yang digunakan, maka penelitian yang dilakukan melalui dua tahap yaitu studi kepustakaan dan penelitian lapangan yang hanya bersifat penunjang, analisis data yang dipergunakan adalah analisis yuridis kualitatif, yaitu data yang diperoleh, kemudian disusun secara sistematis, menyeluruh dan terintegrasi untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas. Hasil penilitian menunjukan bahwa kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten dalam bidang pariwisata didasarkan Pasal 12 ayat (3) huruf b UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, secara khusus kewenangan Pemerintah Kabupaten diatur dalam Pasal 30 UU No. 10 Tahun 2009 tentang Pariwisata. Pemerintah Daerah dengan kewenangannya tersebut dapat mengatur, mengarahkan, mengendalikan dan sekaligus pula melindungi masyarakat maupun sumber daya alam dan sumber daya buatan. Pembangunan kepariwisataan diupayakan dikembangkan dengan pendekatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi untuk kesejahteraan rakyat dan pembangunan yang berorientasi pada pengembangan wilayah, bertumpu kepada masyarakat, dan bersifat memberdayakan masyarakat yang mencakupi berbagai aspek termasuk kerjasama usaha pengelolaan.Pemerintah daerah harus dapat memposisikan pariwisata dalam kerangka pembangunankepariwisataan dengan diimbangi dengan perencanaan dan pengelolaan pariwsata yang baik dan upaya-upaya peningkatankompetensi sumber daya manusia yang berkualitas. Dengan demikian, Pemerintahan Daerah Kabupaten Karawang haruslah segera berupaya menyusun kebijakan daerah dalam bidang pariwisata, khususnya Perda tentang Kerjasama Pola Kemitraan yang dilandasi dengan Kebijakan obyektif tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah dan Rencana Induk Pengembangan Obyek Wisata sebagai detail perencanaan pembangunan sektor pariwisata Kabupaten Karawang yang terpadu dan berkelanjutan. Kata Kunci: Pengelolaan, Pariwisata, Kerjasama Usaha, Pendapatan Asli Daera