EVALUASI KEBIJAKAN JAMINAN SOSIAL RAKYAT BANTEN BERSATU (JAMSOSRATU) DI PROVINSI BANTEN

ABSTRAK Penelitian ini berangkat dari fenomena Kebijakan Jaminan Sosial Rakyat Banten Bersatu (Jamsosratu) di Provinsi Banten. Hasil observasi menunjukkan evaluasi kebijakan Jamsosratu di Provinsi Banten belum terlaksana sesuai dengan fungsi dan tujuan evaluasi kebijakan, indikasinya dapat dilihat dariTim Pengendali Jaminan Dinas Sosial Provinsi Banten,perlulebih meningkatkanfungsi dan tujuan evaluasi kebijakan dalam explanasi kebijakan pada tingkat pelaksanaannya,evaluasi kepatuhan di lapangan dalam pelaksanaannya apakah sudah sesuai standar dan prosedur kebijakan programJamsosratu.Evaluasi Audit kebijakan program Jamsosratu apakah sampai ke kelompok sasaran, Evaluasi Akunting kebijakan apakah program jamsosratu memberikan dampak pada kondisi sosial ekonomi masyarakat sasaran. Fokuspenelitian mengkajievaluasikebijakanJamsosratu di ProvinsiBanten, apakah telahsesuaidenganfungsi dan tujuan evaluasikebijakan, sehinggakebijakanJamsosratuinidapatdirasakanmanfaatnyaolehRumahTanggaSasaran (RTS).Pertanyaanpenelitianiniadalah :Bagaimanaevaluasi kebijakanJaminanSosial Rakyat BantenBersatu(Jamsosratu) di ProvinsiBanten. Desainpenelitianmenggunakanpendekatankualitatifdenganmetodepenelitian fenomenologi. Teknikanalisis data menggunakantriangulasi. Teknikpengumpulan data dilakukan melaluistudipustakadanstudilapangandengancaraobservasi, danwawancara mendalamdenganinforman yang dianggap representatif. Hasilpenelitianmenunjukkanbahwa evaluasi kebijakansecaraumum program penanggulangankemiskinanmelaluikebijakanJamsosratu di ProvinsiBanten, telahdilaksanakandengancukupbaik.Tetapi biladilihatdaripencapaian target RTSM per-Desember 2014 barumencapai 88.408 RTSM (65 %), sebanyak 48.524 (35 %) belum tersentuh program kebijakan. Dengandemikian, evaluasikebijakanJamsosratu di ProvinsiBantenmasihbelum optimal dengan mengacu pada fungsi dan tujuan evaluasi kebijakan. Kesimpulanpenelitiandapat diungkapkan bahwa evaluasikebijakanJamsosratubelumbelum optimal, di mana pada fungsi eksplanasi kebijakan Jamsosratu pada tingkat pelaksanaan baru mencapai 65 % karena masih ada daerah kab/kota yang belum melaksanakan,kepatuhan dalam melaksanakankebijakanbelumseluruhnyadapatdiintervensioleh pemerintah provinsi karena kondisi infrastruktur kab./kota yang belum mendukung, demikian juga evaluasi audit dan akunting belum optimal dengan mengukur pada standar sosial ekonomi dan keuangan kelompok sasaran. Kata Kunci :EvaluasiKebijakan, Jaminan Sosial