PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM DALAM PEMBANGUNAN JALAN TOL SOREANG PASIR KOJA (SOROJA)

Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum diatur dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Pelaksanaan pembangunan Jalan Tol Soreang Pasir Koja (Soroja) mengacu pada ketentuan tersebut. Pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Tol Soreang Pasir Koja (Soroja) meninggalkan permasalahan serius yaitu pelaksanaan peraturan perundang-undangan terhadap pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum jalan tol Soreang Pasir Koja (Soroja), bentuk ganti rugi pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum jalan tol Soreang Pasir Koja (Soroja) dan penyelesaian terhadap masalah bentuk ganti rugi dalam pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum jalan tol Soreang Pasir Koja (Soroja). Metode pendekatan yang digunakan dalam Penulisan ini adalah yuridis normatif. Spesifikasi Penulisan yang digunakan yaitu deskriptif analisis. Metode dan teknik pengumpulan data dalam Penulisan ini dilakukan dengan studi kepustakaan dan wawancara dengan instansi-instansi yang terkait. Metode analisis data dilakukan dengan menggunakan metode analisis secara yuridis kualitatif. Hasil Penelitian terhadappengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum Jalan Tol Soreang Pasir Koja, dalam pelaksanaan proses pemberian ganti rugi belum terlaksana secara maksimal, karena adanya perbedaan pendapat menentukan bentuk dan besarnya ganti kerugian antara pemegang hak atas tanah. Bentuk ganti rugi pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum jalan tol Soreang Pasir Koja (SOROJA) dilakukan melalui musyawarah sampai tercapai kesepakatan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi, dan secara umum nilai ganti kerugian yang diterima warga tersebut sudah layak, namun bagi masyarakat yang tanahnya hanya terkena pengadaan tanah sebagian saja, hal ini cukup memprihatinkan karena sisa tanah yang tidak terkena pengadaan tanah menjadi tidak dapat dipakai kembali, sehingga kerugian yang dialami mereka cukup besar. Penyelesaian terhadap masalah ganti rugi yang terjadi dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum Jalan Tol Soreang Pasir Koja (SOROJA) dilakukan melalui musyawarah kekeluargaan, namun jika upaya tersebut tidak tercapai, maka penyelesaian dapat dilakukan dengan konsinyasi di pengadilan. Kata Kunci: Pengadaan Tanah, Kepentingan Umum, Jalan Tol Soreang Pasir Koja (Soroja) ii ABSTRACT Land acquisition for the implementation of development in the public interest regulated by Law No. 2 of 2012 on Land Procurement for Development for Public Interest Presidential Regulation No. 40 of 2014 on the Implementation of Land Acquisition for Development for Public Interest. Implementation of Toll Road construction Soreang Pasir Koja ( Soroja ) refers to the provision. Land acquisition for the construction of Toll Road Soreang Pasir Koja (Soroja) leaving a serious problem, namely the implementation of legislation against land acquisition for the construction of toll roads in the public interest Soreang Pasir Koja (Soroja), due to the implementation of the law of land acquisition for the construction of toll roads in the public interest Soreang Pasir Koja (Soroja) and the problems that occur in the implementation of land acquisition for the construction of toll roads in the public interest Soreang Pasir Koja (Soroja). The approach used in this research is normative juridical. Specifications research used is descriptive analysis. Methods and techniques of data collection in this study conducted by literature study and interviews with relevant agencies. Method of data analysis was performed using the method of qualitative juridical analysis. Based on the analysis, that the acquisition of land for the construction of public interest Soreang Toll Road Pasir Koja but in the implementation process of compensation, has not been implemented to the fullest, because of differences in opinions and wishes in determining the form and amount of compensation between the rights holder to one another. Form of compensation for land acquisition for the construction of public interest motorway Soreang Pasir Koja (SOROJA) made through deliberation to reach agreement form and / or the amount of compensation, and in general the value of compensation received by the citizens is feasible, but for the people whose land only partially affected by land acquisition, it is quite alarming because the rest of the land which is not affected by land acquisition can be reused, so the losses suffered by them quite large. Completion of the problems that occur in the compensation for the land acquisition for the construction of public interest Soreang Toll Road Pasir Koja (SOROJA) carried out through family meetings, but if the effort is not reached, the settlement can be done by filing a lawsuit with consignmentincourt. Keywords : Land Acquisition, Public Interest, Highway Soreang Pasir Koja ( Soroja