KEDUDUKAN DAN PERANAN PARALEGAL DALAM AKTIVITAS BANTUAN HUKUM DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT jo UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG KUHAP Jo. UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN HUKUM

Akses masyarakat tehadap keadilan merupakan, Hak Asasi Manusia bagi setiap warga Negara, untuk itu maka sudah menjadi kewajiban bagi Negara untuk memenuhinya. Namun dalam implementasinya hal tersebut jauh dari harapan, dimana akses keadilan bagi masyarakat marginal jauh dari kenyataan. Sementara itu keberadaan advokat sebagai profesi yang memberikan bantuan hukum belumlah memadai bila dilihat dari kuantitasnya dibandingkan dengan jumlah penduduk dan luas wilayah Indonesia. Identifikasi masalah terdiri dari bagaimana peran dan kedudukan para legal dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, kendala-kendala apa yang muncul kaitannya dengan peran dan tugas kedudukan paralegal dalam system peradilan pidana, upaya apa yang dapat dilakukan untuk menanggulangi atau mengatasi kendala-kendala yang muncul mengenai peran fungsi dan kedudukan paralegal dalam sistem peradilan pidana dikaitkan dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Penulisan tesis ini dilakukan secara deskriptif analisis berupa penelaahan dan penganalisaan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dimana metode ini memiliki tujuan untuk memberikan gambaran yang sistematis dan faktual dari masalah paralegal dalam aktivitas bantuan hukum. Penulis dalam penulisan tesis ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yakni penelitian dilakukan dengan mendasarkan pada penelitian kepustakaan atau data skunder dan penelitian lapangan. Dapat diambil kesimpulan bahwa dalam sistem hukum Indonesia tidak ada satu ketentuanpun yang mengatur mengenai paralegal. Paralegal dapat eksis karena mereka mengisi kelemahan dalam implementasi dari Undang-Undang yang mengatur masalah bantuan hukum seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat jo Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. Peranan paralegal sebagai fasilitator masyarakat sedangkan peranan paralegal dalam hubungannya dengan komponen-komponen sistem peradilan pidana adalah paralegal membantu dan mengurus serta menyelesaikan kasus-kasus yang dihadapi oleh kliennya yang bukti-buktinya diperoleh sebelum ditangani oleh advokat. Kendala-kendala yang sering dihadapi oleh mereka dalam memberikan bantuan hukum adalah belum adanya legitimasi formal bagi paralegal dalam sebuah ketentuan peraturan perundang-undangan, minimnya dana yang dimiliki oleh lembaga-lembaga tempat sebagian paralegal bernaung dan masalah tingkat pendidikan formal bagi paralegal yang belum merata, untuk itu perlu adanya pengaturan yang jelas sebagai asas legalitas bagi setiap paralegal dalam menjalankan tugasnya. Paralegal sangatlah diperlukan dimasyarakat dalam aktvitasnya, namun hanya sebatas membantu para advokat karena paralegal tidak mempunyai dasar hukum yang kuat tetapi dengan adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. Dirasakan dapat membantu dalam menjalankan aktifitas bantuan hukum bagi masyarakat yang miskin. Kata Kunci : Kesenjangan, kelemahan, kekosongan, paralegal