KEDUDUKAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK)DALAM SISTEM KEPEGAWAIAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)

Tujuan penelitian ini yaitu: 1) ingin mengetahui, mengkaji dan menganalisis tentang kedudukan Pegawai Pemerintahdengan Perjanjian Kerja (PPPK) dalam sistem kepegawaian berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), dan 2) ingin mengetahui, mengkaji dan menganalisis tentang perkembangan keberadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dalam Sistem Kepegawaian di Indonesia. Penulisanskripsi ini menggunakan pendekatan Yuridis Normatif, yaitu menguji dan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan kedudukan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan berkaitan dengan dapat ditarik kesimpulan: 1) kedudukan Pegawai Pemerintahdengan Perjanjian Kerja (PPPK) dalam sistem kepegawaian berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)bahwa PPPK tidak dapat diangkat secara otomatis menjadi calon PNS, 2) Perkembangan keberadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dalam Sistem Kepegawaian di Indonesia bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, menetapkan bahwa Pegawai ASN terbagi menjadi 2 (dua) yaitu: 1) Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan status kepegawaian sebagai Pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional, dan 2) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dengan status kepegawaian sebagai Pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan kebutuhan Instansi Pemerintah dan ketentuan UU ASN. Kata kunci: Kedudukan Hukum, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Sistem Kepegawaian, Aparatur Sipil Negara ABSTRACT The objective of this research are : 1) to find out, reviewing and analyzing on The Position of Government Employees to Work Agreement (PPPK) in The Employment System based on Law of The Republic of Indonesia No. 5 of 2014 concerning The Civil State Apparatus (ASN), 2) to find out, reviewing and analyzing on development of The Government Employees to Work Agreement(PPPK) existence in the employment system of Indonesia. The writing of this thesis is using the approach method (Yuridis Normatif), which verifying and reviewing of legislation rules that valid and related to the position of The Government Employees to Work Agreement(PPPK) Based on the analysis and discussion related to, it can be deduced : 1) The position of The Government Employees to Work Agreement(PPPK) in the employment system based on Law of The Republic of Indonesia No. 5 of 2014 concerning The Civil State Apparatus(ASN) that PPPK cannot be appointed automatically become the candidates for Civil Servants(PNS), 2) The development of Government Employees to Work Agreement(PPPK) existence in the employment system of Indonesia that Law of The Republic of Indonesia No. 5 of 2014concerningThe Civil State Apparatus, established that ASN employees divided into 2 (two), there are : 1) The Civil Servants (PNS) with the employment status as ASN employees which was appointed to be a permanent employees by Trustees PersonnelOfficer and has a national personal identification number, and 2) The Government Employees to Work Agreement (PPPK) with the employment status as ASN employees which was appointed to be a permanent employees by Trustees Personnel Officer in accordance with the needs of Government Agencies and provision of ASN legislation. Keywords: The Position of Law, The Government Employees to Work Agreement, Personnel System, The Civil State Apparatu