KONFLIK PENGUASAAN TANAH ANTARA PT. DARIA DHARMA PRATAMA DENGAN MASYARAKAT KECAMATAN PONDOK SUGUH KABUPATEN MUKOMUKO

Ketimpangan penguasaan tanah yang terjadi karena tidak berjalannya program agraria sebagaimana yang telah di amanatkan UUPA (Undang-Undang Pokok Agraria) menimbulkan terjadinya konflik pertanahan yang dilatar belakangi oleh beberapa faktor diantaranya ketimpangan penguasaan tanah pertanian, terdapat kekaburan pengaturan hak guna usaha (HGU), terlantarnya hak guna usaha secara fisik, dan tumpang tindih kepemilikan tanah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab munculnya konflik dan mengetahui bagaimana cara penyelesaian konflik yang terjadi antara PT. Daria Dharma Pratama dengan masyarakat Kecamatan Pondok Suguh. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis dan pendekatan konflik. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan studi kepustakaan. Penelitian ini metode pengolahan yang dilakukan adalah pengumpulan data, pemeriksanaan data (editing), dan verifikasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab konflik adalah karena terdapat sertipikat ganda yaitu surat hak milik yang dimiliki oleh masyarakat dan sertipikat HGU. Terbitnya Sertipikat Hak Milik Atas Tanah oleh Badan Pertanahan Kabupaten Mukomuko karena terdapat perbedaan peta yang dimiliki oleh Badan Pertanahan Kabupaten Mukomuko dengan peta Citra Lengset yang dimiliki oleh Badan Pertanahan provinsi Bengkulu dan surat pernyataan menguasai tanah yang dimiliki oleh masyarakat menunjukkan bahwa masyarakat telah lama mengusai tanah tersebut. Sehingga kedua belah pihak saling mengklaim bahwa tanah yang terlibat konflik merupakan milik masing-masing pihak dan sah secara hukum. Penyelesaian sengketa ini dilakukan dengan cara mediasi dan jalur litigasi karena hasil dari mediasi tidak bisa dijalankan oleh kedua belah pihak. Kata Kunci : Konflik, Hak Guna Usaha, Penyelesaian Sengket