Keberadaan Pedagang kaki Lima di Pasar Atas Curup Kabupaten Rejang Lebong saat ini sudah menjamur sedemikian rupa dengan demikian demi menciptakan keamanan dan ketentraman masyarakat untuk menjadikan Kabupaten Rejang Lebong kota yang bersih, tertib, dan indah perlu adanya pengawasan dan pengendalian Pedagang Kaki Lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja yang mempunyai tugas menegakkan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah serta menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Atas Curup Kabupaten Rejang Lebong. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan ku...
Penelitian ini berjudul “Pola Pembinaan Satpol PP terhadap Pedagang Kaki Lima di Pasar Aceh (Studi P...
ABSTRAK Siswandi, Budi. 2012. Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Pedagang Kaki L...
Kehadiran Satpol PP didasarkan pada UU No 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Pasal 255 UU 23...
Satpol PP dalam melakukan penertiban terhadap pedagang kaki lima harus melalui tahapan-tahapan. Tuju...
Berdasarkan latar belakang masalah maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana upaya...
Latar belakang pada penelitian ini adalah dengan adanya perkembangan hukum banyak pemerintah daerah...
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran dan mengapa diperlukan Satuan Polisi Pamong Praj...
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran dan mengapa diperlukan Satuan Polisi Pamong Praj...
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya pedagang kaki lima kurang memahami tentang tata tertib k...
Masih banyak Pedagang kaki lima di Pasar Mambo Kabupaten Rejang Lebong yang berjualan di trotoar d...
Skripsi yang berjudul ”PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) DI...
Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakkan Peraturan Daerah tidak lepas dari bagaimana pelang...
Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan yang dilatarbelakangi adanya ketidakjelasan pela...
Satuan Polisi Pamong Praja dan Kepolisian dalam melakukan penertiban pedagang kaki lima di pasar pan...
Penelitian ini mendeskripsikan tentang bagaimana kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Melaksana...
Penelitian ini berjudul “Pola Pembinaan Satpol PP terhadap Pedagang Kaki Lima di Pasar Aceh (Studi P...
ABSTRAK Siswandi, Budi. 2012. Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Pedagang Kaki L...
Kehadiran Satpol PP didasarkan pada UU No 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Pasal 255 UU 23...
Satpol PP dalam melakukan penertiban terhadap pedagang kaki lima harus melalui tahapan-tahapan. Tuju...
Berdasarkan latar belakang masalah maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana upaya...
Latar belakang pada penelitian ini adalah dengan adanya perkembangan hukum banyak pemerintah daerah...
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran dan mengapa diperlukan Satuan Polisi Pamong Praj...
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran dan mengapa diperlukan Satuan Polisi Pamong Praj...
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya pedagang kaki lima kurang memahami tentang tata tertib k...
Masih banyak Pedagang kaki lima di Pasar Mambo Kabupaten Rejang Lebong yang berjualan di trotoar d...
Skripsi yang berjudul ”PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) DI...
Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakkan Peraturan Daerah tidak lepas dari bagaimana pelang...
Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan yang dilatarbelakangi adanya ketidakjelasan pela...
Satuan Polisi Pamong Praja dan Kepolisian dalam melakukan penertiban pedagang kaki lima di pasar pan...
Penelitian ini mendeskripsikan tentang bagaimana kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Melaksana...
Penelitian ini berjudul “Pola Pembinaan Satpol PP terhadap Pedagang Kaki Lima di Pasar Aceh (Studi P...
ABSTRAK Siswandi, Budi. 2012. Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Pedagang Kaki L...
Kehadiran Satpol PP didasarkan pada UU No 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Pasal 255 UU 23...