TINJAUAN YURIDIS TERHADAP UNDANG�UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2020 MENJADI UNDANG-UNDANG BERDASARKAN HUKUM KEUANGAN NEGARA

Merespons pada keadaan darurat yang disebabkan pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), pemerintah hadir dengan membentuk Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang�Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang . Permasalahan pada penelitian ini adalah bagaimana sistem pengawasan penggunaan keuangan negara dan akibat hukum sehubung dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui mengenai sistem pengawasan penggunaan keuangan negara dan akibat hukum sehubung ditetapkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan, teori hukum dan pendapat para ahli. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa setelah diberlakukannya Undang�Undang Nomor 2 Tahun 2020, pelaksanaan keuangan negara mengalami perubahan, diantaranya perubahan dalam pelaksanaan APBN/APBD yang telah berjalan, norma pengawasan tidak diatur secara eksplisit, begitupun mengenai perubahan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan negara. Akibat hukum yang timbul menyebabkan ada bebarapa peraturan yang dinyatakan tidak berlaku sepanjangan berkaitan dengan kebijakan keuangan negara untuk penanganan penyebaran Covid-19 dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan. Kata Kunci : Covid-19, Keuangan Negara, Pengawasa