Tinjauan Mengenai Wacana Penangkalan Warga Negara Indonesia Mantan Anggota ISIS Oleh Pemerintah Indonesia Berdasarkan Undang�Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

Penangkalan merupakan larangan terhadap orang asing untuk masuk wilayah Indonesia berdasarkan alasan keimigrasian. Wacana Pemerintah Indonesia untuk melakukan penangkalan terhadap WNI mantan anggota ISIS menjadi permasalahan bagi negara karena dalam ketentuan hukum Indonesia WNI tidak dapat ditolak masuk ke wilayah Indonesia. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana status hukum WNI yang bergabung dengan ISIS berdasarkan UU Kewarganegaraan Republik Indonesia dan bagaimana wacana mengenai penangkalan terhadap WNI mantan anggota ISIS berdasarkan UU Keimigrasian. Penelitian ini disusun dengan menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum untuk memecahkan isu yang dihadapi. Dalam penelitian ditemukan fakta bahwa seorang WNI yang terbukti sebagai anggota ISIS terancam kehilangan kewarganegaraannya serta pemerintah berhak untuk melakukan penangkalan apabila WNI tersebut dinyatakan kehilangan kewarganegaraannya. Seorang WNI yang kehilangan kewarganegaraan dapat memperolah kembali kewarganegaraan apabila melakukan pengajuan untuk memperoleh kembali kewarganegaraan dan disetujui oleh pejabat yang berwenang dengan demikian ia dapat kembali ke wilayah Indonesia karena WNI tidak boleh ditolak memasuki wilayah negara. Kata Kunci : Penangkalan, Islamic State of Iraq and Syria (ISIS), kewarganegaraan, keimigrasian