PELAKSANAAN TUGAS DAN KEWENANGAN TNI ANGKATAN LAUT DI PERAIRAN PROVINSI BENGKULU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2004 TENTANG TNI DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1996 TENTANG PERAIRAN INDONESIA

Negara kesatuan Republik Indonesia terdiri atas daratan dan lautan. Luas lautan Indonesia lebih besar dibandingkan dengan luas daratannya, yaitu satu pertiga luas Indonesia adalah daratan dan dua pertiga luas Indonesia adalah lautan. Luasnya lautan Indonesia membawa keuntungan tersendiri bagi bangsa Indonesia, karena salah satu fungsi dari laut adalah sebagai sumber kekayaan alam. Demikian dengan Perairan Bengkulu yang memiliki Kekayaan alam yang berada di daerah perairan meliputi kekayaan hayati maupun kekayaan non hayati. Negara Indonesia memiliki wilayah laut yang luas dan berbatasan langsung dengan banyak negara di laut oleh karena itu untuk mengamankan wilayah laut atau perairan Indonesia dari pelanggaran yang dilakukan oleh kapal-kapal asing maka pengamanan di laut dilakukan oleh TNI AL yang langsung diperintahkan oleh pemerintah pusat karena masalah pertahanan dan keamanan wilayah Indonesia adalah urusan dari pemerintah pusat yang diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang TNI dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia. Dalam hal ini TNI AL juga memiliki tugas atau kewenangan mengamankan wilayah laut Bengkulu. Permasalahan dalam penelitian hukum ini adalah tentang pengaturan mengenai Tugas dan kewenangan TNI Angkatan Laut di perairan Indonesia berdasarkan Undang-Undang TNI Nomor 34 Tahun 2004 Tentang TNI dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia dan terkait pelaksanaan Tugas dan Kewenangan TNI Angkatan Laut di perairan provinsi Bengkulu. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Populasi penelitian ini adalah TNI Angkatan Laut Provinsi Bengkulu yang berjumlah 150 orang dengan informan yang terdiri dari Danlanal Provinsi Bengkulu, Pengganti Danlanal Sementara, Komandan KAL Pulau Mego, Komandan KAL Ratu Samban, satu orang awak KAL Pulau Mego, dan satu orang awak KAL Ratu Samban melalui teknik sampling yaitu purposive sampling. Jenis data yang digunakan peneliti adalah data primer yang diperoleh dari lapangan melalui wawancara dengan responden dan data sekunder dalam penelitian ini terdiri UUD NRI 1945, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang TNI dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia. Dalam penelitian hukum ini diperoleh hasil bahwa Pengaturan mengenai tugas dan kewenangan TNI Angkatan Laut di perairan Indonesia telah di atur dalam pasal 5, 6, 7 dan 9 Undang-Undang TNI Nomor 34 Tahun 2004. Pasal 5 menjelaskan Tentang Peran, pasal 6 menjelaskan Tentang Fungsi, pasal 7 Tentang Tugas dan pasal 9 mencakup keseluruhan tugas dari TNI Angkatan Laut yaitu sebagai menjaga pertahanan dan keamanan dalam peran militer, peran polisionil dalam penyidikan di laut dan fungsi diplomasi menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi dan Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan TNI Angkatan Laut di perairan Provinsi Bengkulu telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan dan UndangUndang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang TNI yang mana Lanal Bengkulu telah menjalankan tugas dan kewenangan sesuai dengan Undang-Undang terkait seperti saat terjadi berbagai bentuk pelanggaran hukum di wilayah perairan atau laut 1 Bengkulu, pihak Lanal Bengkulu telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara maksimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga setiap bentuk pelanggaran di wilayah perairan Bengkulu dapat dicegah maupun diminimalisir dengan baik. Kata Kunci : TNI, TNI AL, Tugas dan Kewenangan, Perairan Indonesia, Perairan Bengkulu