PENERAPAN HUKUM DALAM PENYELESAIAN PERKARA GANTI KERUGIAN KORBAN PENIPUAN UMRAH DI WILAYAH PENGADILAN NEGERI BENGKULU

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui / mendeskripsikan penerapan hukum dalam penyelesaian ganti kerugian korban penipuan umrah di wilayah pengadilan negeri bengkulu. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian dari segi sifatnya merupakan penelitian hukum deskriptif. Penelitian hukum deskriptif yaitu pemaparan yang bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan tertentu dan pada saat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan penelitian empiris. Pendekatan penelitian hukum empiris yaitu penelitian hukum yang memperoleh data primer dan data sekunder. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara studi dokumen dan wawancara. Pengolahan data dilakukan dengan tahap pemeriksaan data (editing) dan penyusunan / sistematisasi data (constructing / sistematizig). Analisis data dengan menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan cara berpikir induktif – deduktif atau sebaliknya. Hasil penelitian ini menunjukkan Kasus sengketa konsumen yang bermula dari keperdataan yang berasal dari hubungan pelaku usaha dengan konsumen, namun diproses secara pidana membuat aset PT First Travel harus dirampas negara, sehingga dari putusan MA tersebut jamaah menggugat secara perdata dengan harapan uang jamaah dapat dikembalikan sebagai hak milik dari aset yang dimiliki PT First Travel. Gugatan perdata diajukan konsumen jamaah umroh ke Pengadilan Negeri Depok dalam nomor perkara 52/Pdt.G/2019/PN.Dpk. Gugatan perdata tersebut dibacakan putusannya oleh Pengadilan Negeri Depok dengan amar putusan Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima dan Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng yang sampai saat ini sejumlah Rp 811.000,- (delapan ratus sebelas ribu rupiah). Penggugat yang menjadi wakil kelompok dinilai keliru sebagai Penggugat dan tidak memiliki kepentingan hukum dalam hal kerugian yang nyata-nyata diderita. Kata Kunci : Penerapan Hukum, Ganti Kerugian, Umra