PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KORPORASI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG HASIL KORUPSI DI PROVINSI BENGKULU

Dalam banyak kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan direktur/pimpinan suatu korporasi dengan pengerjaan proyek dari tahun ke tahun semakin banyak namun yang diproses melalui sistem peradilan pidana hanya 2 (dua) kasus saja yang dijerat dengan tindak pidana pencucian uang. Tindak pidana pencucian uang yang dilakukan korporasi suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, dan selain itu juga tindak pidana pencucian uang merupakan suatu perbuatan yang merugikan negara. Pada kenyaatannya masih banyak korporasi yang melakukan tindak pidana pencucian uang hasil korupsi di Provinsi Bengkulu tetapi terhadap hukuman yang dijatuhkan korporasi ini belum sesuai dengan pasal-pasal di atas. Untuk menanggulangi tindak pidana pencucian uang hasil korupsi oleh korporasi yang terjadi di Provinsi Bengkulu aparat penegak hukum mempunyai peran penting dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang hasil korupsi oleh korporasi yang terjadi di Provinsi Bengkulu. Penelitian ini bertujuan untuk: (1). Untuk mengetahui dan menggambarkan penegakan hukum terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana pencucian uang hasil korupsi oleh korporasi di Provinsi Bengkulu. (2). Untuk mengetahui dan menggambarkan hambatan penegakan hukum terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana pencucian uang hasil korupsi di Provinsi Bengkulu. Metode penelitian hukum empiris ini menggunakan pendekatan non doktrinal. Hasil penelitian bahwa: (1). Penegakan hukum terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana pencucian uang hasil korupsi di Provinsi Bengkulu, masih belum maksimal diselesaikan oleh aparat penegak hukum terbukti sangat sedikit koroprasi yang diproses melalui sistem peradilan pidana. Ini bisa terlihat dalam beberapa tahun terakhir bahwa korporasi yang menjadi subjek tindak pidana pencucian uang hanya 2 (dua) kasus yang diproses oleh aparat penegak hukum di Provinsi Bengkulu yakni PT. Beringin Bangun Utama tahun 2016 dan PT. Lian Suasa tahun 2019. (2). Hambatan penegakan hukum terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana pencucian uang hasil korupsi di Provinsi Bengkulu yaitu; faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, dan faktor masyarakat. Kata kunci: Penegakan Hukum, Korporasi, Pencucian Uang