PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP AKIBAT KEGIATAN PERTAMBANGAN GAS BUMI

Pencemaran lingkungan adalah berubahnya tatanan lingkungan karena kegiatan manusia atau oleh proses alam berakibat kurang atau tidak berfungsi lagi, sedangkan kerusakan lingkungan adalah Deteriorasi lingkungan dengan hilangnya sumber daya air, udara, dan tanah serta kerusakan ekosistem dan punahnya fauna liar maupun lainnya. Pencemaran dan perusakan lingkungan hidup akibat kegiatan pertambangan menjadi salah satu masalah yang belum terselesaikan oleh Pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan perizinan usaha pertambangan gas bumi dan penegakan hukum lingkungan akibat kegiatan usaha pertambangan. Penelitian ini bersifat normatif menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Analisis bahan hukum dilakukan secara yuridis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan perizinan usaha pertambangan gas bumi sebagaimana terdapat dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup, dan peraturan perundang-undangan lainnya. Dan penegakan hukum lingkungan terhadap pencemaran dan perusakan lingkungan hidup akibat kegiatan pengeboran usaha pertambangan gas bumi dikenakan sanksi hukum lingkungan administratif, yaitu berupa teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan, pencabutan izin lingkungan, dan denda adminisratif. Sanksi yang bersifat keperdataan yaitu berupa ganti rugi, dan sanksi pidana bagi pengusaha maupun penanggungjawab usaha. Namun, dalam pelaksanaanya masih banyak perusahaan yang tidak memiliki izin dan/atau memiliki izin, tapi tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan melanggar persyaratan perizinan