PELAKSANAAN ASAS TERBUKA UNTUK UMUM MELALUI PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK (e-Litigasi) DI PTUN BENGKULU

Peluncuran aplikasi e-litigasi melalui PERMA No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, pada tanggal 6 Agustus 2019 dan mulai berlaku pada tanggal 19 Agustus 2019, membuat proses penyelesaian perkara di Persidangan PTUN dilakukan secara elektronik. Salah satu pengadilan yang telah menerapkan persidangan secara elektronik adalah PTUN Bengkulu. Berlakunya PERMA ini, memunculkan masalah baru bagi pelaksanaan peradilan di PTUN terkhususnya mengenai asas terbuka untuk umum, karena tidak adanya kontrol sosial dari masyarakat umum terhadap proses persidangan. Tujuan penelitian, (1) untuk memberikan gambaran dan pemahaman terhadap pelaksanaan asas terbuka untuk umum melalui persidangan secara elektronik di PTUN Bengkulu dan (2) untuk memberikan gambaran dan pemahaman atas hambatan yang dihadapi dalam persidangan secara elektronik di PTUN Bengkulu. Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan pendekatan empiris. Hasil penelitian ini menunjukan pelaksanaan asas terbuka untuk umum melalui persidangan secara elektronik (e-litigasi) di PTUN Bengkulu hanya memenuhi nilai keterbukaan dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi, namun belum memenuhi nilai asas terbuka untuk umum dalam Pasal 13 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Kata Kunci : Pelaksanaan, Asas Terbuka Untuk Umum, E-litigasi, PTUN Bengkul