EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN AKAD MURABAHAH DI PENGADILAN AGAMA WONOSARI (TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM)

Akad Murabahah merupakan salah satu bentuk akad jual-beli amanah yang dalam proses transaksinya penjual diharuskan dengan jujur menyampaikan hak perolehan (as|-s|aman al-awwal) dan keuntungan yang hendak diambil ketika akad. Dalam praktek perbankan syariah, akad murabahah merupakan skema yang paling dominan yang digunakan dibanding dengan produk akad syariah lainnya. Hal ini dipilih oleh bank dikarenakan bank menerapkan prinsip kehatian-hatian (prudential) agar bisa diterapkan dengan efektif dan efisien sehingga resiko kerugian bank bisa diminimalisir. Dalam hal bank mengajukan eksekusi di Pengadilan Agama Wonosari, bank dapat melelang sendiri atau mengajukan permohonan eksekusi selalu berdasarkan bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh nasabah, sehingga permohonan eksekusi lelang terbuka bagi nasabah meskipun belum jatuh tempo. Hal ini yang menimbulkan masalah dalam eksekusi hak tanggungan di Pengadilan Agama Wonosari, sehingga perlu dikaji lebih lanjut mengenai bagaimana prosedur eksekusi hak tanggungan dalam akad murabahah dan apa saja masalah dalam eksekusi hak tanggungan akad murabahah di Pengadilan Agama Wonosari. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian yang langsung dilakukan ke objek penelitian di lapangan untuk mendapatkan data yang erat kaitannya dengan penelitian terkait dengan eksekusi hak tanggungan di Pengadilan Agama Wonosari. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu mendeskripsikan dan menganalisis dengan menggunakan sumber data yang telah terkumpul yang erat kaitannya dengan eksekusi hak tanggungan di Pengadilan Agama Wonosari. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pelaksanaan eksekusi hak tanggungan di Pengadilan Agama Wonosari melalui tahapan, mengajukan permohonan eksekusi, setelah itu Pengadilan Agama Wonosari menanggapi permohonan tersebut dengan menerbitkan surat Aan Maning (peringatan kepada nasabah) sebanyak 2 (dua) kali. Apabila terhadap objek lelang yang terjual tersebut terdapat pihak-pihak yang tidak mau menyerahkan objek lelang kepada pemenang lelang, maka Pengadilan Agama berdasarkan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang No 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan memiliki kewenangan untuk melaksanakan eksekusi pengosongan terhadap objek lelang tersebut. Sedangkan faktor penghambat eksekusi hak tanggungan yaitu, para pihak belum tentu hadir pada saat pemanggilan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama, nasabah yang menahan dengan melakukan perlawanan pada saat dilakukan eksekusi oleh pihak Pengadilan Agama Wonosari, dan pada saat melakukan eksekusi sering kali tidak ada pembeli terhadap hak tanggungan. Ketika dilakukan pelelangan ulang pun sama sekali tidak ada pembeli. Ketika dilakukan eksekusi terhadap bangunan atau barang misalnya seperti toko yang ada barang-barangnya, nasabah cendrung menolak dengan adanya upaya pengosongan eksekusi tersebut, eksekusi terhadap hak tangungan yang belum jatuh tempo dalam akad murabahah merupakan salah satu faktor adanya ketidakadilan bagi para nasabah