KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH TERHADAP PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH TERHADAP PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA (Rio Ariyanto, 0910113329, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 66 halaman, 2013) ABSTRAK Salah satu ciri dari negara hukum adalah adanya perlindungan Hak Asasi Manusia bagi setiap warga negaranya. Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menegaskan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan Hak Asasi Manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Pasal 28D ayat (1) menjelaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dalam hal ini peran Pemerintah sangat dipertanyakan untuk penegakan Hak Asasi Manusia, dan pada Pasal 71 Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan, Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan Hak Asasi Manusia yang diatur dalam undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan Hukum Internasional. Dalam penulisan skripsi ini rumusan masalah yang akan dibahas adalah: Pertama bagaimana upaya kewajiban dan tanggung jawab pemerintah terhadap penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia? Kedua bagaimana pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dalam penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia saat ini? Dalam penelitian ini metode yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif yang dimaksud adalah penelitian terhadap asas-asas hukum yang menyangkut substansi peraturan perundang-undangan. Metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa upaya pemajuan dan perlindungan HAM di Indonesia dapat dilihat dengan adanya upaya-upaya dari Pemerintah seperti Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia ini dimaksud untuk memperkuat upaya Indonesia dalam pemajuan dan perlindungan Hak-hak Asasi Manusia yang sejalan dengan kebijakan nasional di bidang Hak Asasi Manusia dan peningkatan kesadaran hukum. Dalam pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah terhadap penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia saat ini, Pemerintah belum sukses dalam menjalankan tugasnya, di mana masih banyaknya pelanggaran HAM yang terjadi dan tindakan diskriminasi yang masih dilakukan oleh para aparat penegak hukum kita. Saran yang dapat diberikan adalah bahwa Pemerintah harus menjalankan kewajibannya sebagai pejabat dan penegak hukum dengan lebih sungguh-sunguh lagi, walaupun upaya pemajuan dan perlindungan terhadap HAM telah banyak dilakukan. Hal ini sudah menjadi kewajiban bersama segenap komponen bangsa untuk mencegah agar pelanggaran Hak Asasi Manusia tidak terulang kembali di masa sekarang dan masa yang akan datang