Analisis hukum Islam terhadap implementasi penetapan tarif jasa angkutan umum : studi kasus bis antar kota / Provinsi Surabaya - Semarang

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan (field researt) tentang "Analisis Hukum Islam terhadap Implementasi Penetapan Tarif Jasa Angkutan Umum (Studi Kasus Bis Antar Kota Antar Provinsi Surabaya-Semarang)". Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan mengenai, Bagaimana praktik implementasi penetapan tarif oleh kondektur bis Surabaya –Semarang, dan Bagaimana analisis hukum Islam terhadap implementasi penetapan tarif jasa angkutan umum bis antar kota/provinsi Surabaya –Semarang. Data penulisan skripsi diperoleh melalui wawancara langsung dengan pihak yang terlibat yaitu, kondektur, penyedia jasa (PO) dan penumpang. Data kemudian dianalisis dengan metode deskriptif dengan pola pikir induktif. Analisis deskriptif dengan pola pikir induktif yaitu menggambarkan sesuatu hal dengan mengumpulkan data terkait tentang implementasi penetapan tarif jasa angkutan umum bis antar kota/provinsi Surabaya-Semarang, yang disertai dengan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa praktik implementasi penetapan tarif oleh kondektur bis Surabaya-Semarang belum sepenuhnya terlaksana dengan baik karena ada beberapa alasan kondektur yang melatarbelakangi adanya perbedaan penetapan tarif bis ketika memberi uang pas dan memberi uang lebih, salah satunya yaitu karena faktor teknis dan ekonomi. Sedangkan menurut hukum Islam, praktik tersebut belum memenuhi salah satu syarat ija>rah yaitu saling meridhai, karena dalam praktiknya ada pihak yang merasa keberatan. Di dalam Islam dijelaskan apabila salah seorang di antara kedua orang yang berakad terpaksa melakukan akad tersebut, maka akadnya tidak sah. Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka kepada pihak konsumen hendaknya segera melapor apabila terjadi penetapan tarif yang tidak sesuai kepada Dishub terdekat agar segera ditindaklanjuti. Untuk dinas perhubungan agar lebih tegas dalam memberikan sanksi, dan juga pihak penyedia jasa (PO) agar dilakukan pengecekan terkait penetapan tarif supaya tidak terjadi pelanggaran yang dapat merugikan pihak penumpang