Efektivitas pelaksanaan pasal 9 pma no 11 tahun 2007 tentang pencatatan nikah sebagai upaya meminimalisir pemalsuan identitas: studi kasus di KUA Simokerto Kecamatan Simokerto Surabaya

Penelitian yang di kaji dalam permasalahan ini adalah: Bagaimana Implementasi Pasal 9 PMA No 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Perkawinan sebagai upaya meminimalisir Pemalsuan Idenititas di KUA Kecamatan Simokerto? Kedua, Apakah faktor-faktor yang menyebakan efektifitas pelaksanaan pasal 9 PMA No 11 Tahun 2007 tentang pencatatan perkawinan sebagai upaya meminimalisir Pemalsuan Identitas di KUA Kecamatan Simokerto? Penelitian ini adalah penelitian empiris yang menggunakan metode analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data primer dikumpulkan melalui wawancara dengan beberapa informan yang terkait dengan pelaksanaan pemeriksaan nikah khususnya dalam kasus pemalsuan identitas yaitu Kepala dan staff KUA Kecamatan Simokerto yaitu Kepala dan staff KUA Kecamatan Simokertol. Literatur dan dokumentasi juga digunakan sebagai sumber data sekunder. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Implementasi Pasal 9 PMA No 11 Tahun 2007 tentang Pencatat Perkawinan menunjukkan bahwa PPN melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai prosedur dan dipadukan dengan kebijaksanaan akan tetapi dalam pelaksanaan tugasnya masih menghadapi masalah pelanggaraan pernikahan yang terjadi karena pemalsuan identitas. Ini disebabkan karena pasal tersebut membuka peluang terjadinya pemalsuan identitas dikarenakan pasal tersebut masih belum jelas terkait ketentuannya yang kurang detail terkait pemeriksaan lebih lanjut mengenai calon mempelai anggota TNI/POLRI untuk menyerahkan Nomer Induk Pegawai (NIP) untuk ditindak lanjuti lebih lanjut dan perlu adanya pemeriksaan secara fisik tidak hanaya pemeriksaan persyaratan validitas secara tertulis saja. Efektivitas Pelaksanaan pasal 9 PMA No 11 Tahun 2007 disebabkan karena beberapa faktor diantaranya adalah PMA No 11 Tahun 2007 tentang Pencatat Nikah, aparat penegak hukum di KUA Kecamatan Simokerto kurang teliti, sarana atau fasilitas yang kurang mendukung, kesadaran masyarakat terhadap hukum . Mengingat bahwa pelaksanaan tugasnya, KUA mengahadapi berbagai pelanggaran pernikahan yang terjadi karena pemalsuan identitas. Padahal, untuk mencegah hal tersebut pemerintah sudah membuat sebuah upaya pencegahan yaitu wajibnya calon pengantin dan wali nikah melalaui pemeriksaan nikah. Tetapi, proses tersebut ternyata belum mampu meminimalisisr pemalsuan identitas secara signifikan. Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Pasal 9 PMA No 11 Tahun 2007 tentang Pencatat Nikah kurang efektif