Tinjauan hukum Islam dan yuridis terhadap praktek kawin setor di Kecamatan Omben Kabupaten Sampang Madura

Skripsi ini merupakan hasil penelitian kepustakaan untuk menjawab pertanyaan bagaimana Praktek Kawin Setor di Kecamata Omben Kabupaten Sampang dan Tinjaun Hukum Islam dan Yuridis Terhadap Praktek Kawin Setor di Kecamatan Omben Kabupaten Sampang Madura. Data dalam penelitian ini dihimpun melalui studi lapangan, sedangkan teknik yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumen yang datanya langsung dari lapangan dan lainnya, kemudian data tersebut dianalisis yang selanjutnya dilakukan analisis dengan menggunakan teknik deskriptif-analitis dengan disertai pola pikir deduktif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwat adanya istilah Kawin setor di Kecamatan Omben Kabupataen Sampang yaitu pertama, perkawinan yang dilakukan secara hukum islam tanpa dihadiri oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Kedua, Aparat desa menyerahkan formulir pelengkap dalam perkawinan disetorkan (diserahkan) secara kolektif ke Kantor Urusan Agama (KUA) 30 hari setelah pernikahan untuk memperoleh akta nikah. Ketiga, setelah penghulu/PPN memeriksa berkas pemberitahuan kehendak nikah, penghulu mengklafikasi dengan bermacam-macam rekayasa pencatatan, yakni kesemua laporan peristiwa pernikahan tersebut dicatat sesuai dengan tanggal setor aparat desa tersebut. Mengenai aturan tentang hukum pencatatan perkawinan dalam hukum islam tidak mengatur secara jelas apakah perkawinan itu harus dicatat atau tidak, sedangkan dalam hukum yuridis bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku. Sebab-sebab adanya perbedaan hukum tersebut karena kurang memahami tujuan pencatatan perkawinan. kenyataannya dalam masyarakat hal seperti ini merupakan hambatan suksesnya pelaksanaan Undang-undang Perkawinan. Sejalan dengan kesimpulan di atas, untuk pengembangan hukum Islam yang baik, disarankan agar: Pertama, kepada pemerintah dalam hal ini yaitu Pegawai Pencatat Nikah seharus lebih tegas dalam mensosialisasikan peraturan perundang–undangan perkawinan. Kedua, kepada para Kyai, tokoh masyarakat dan aparat pemerintah agar lebih memberi peran dan fungsi kepada petugas Pegawai Pencatat Nikah untuk melaksanakan tugasnya dan tidak mengintervensi terhadap kerja mereka. Ketiga kepada masyarakat hendaknya lebih dewasa dalam menerima dan memahami perunang-undangan tentang perkawinan sehingga kedepan tercatat sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku