Tinjauan hukum Islam terhadap pemilikan rumah susun di Kelurahan Menanggal Kodia Surabaya

Kebutuhan akan pemilikan perumahan di Indonesia sebenarnya cukup banyak, dan menjadi permasalahan yang besar dan terus meningkat, baik di daerah perkotaan maupun di daerah pedesaan. Alternatif lain oleh pemerintah dalam mengusahakan pemenuhan kebutuhan pemilikan rumah sederhana tipe kecil adalah rumah flat. Rumah flat (rumah susun) dinilai banyak peminatnya dari kalangan kelas menengah ke bawah. Karena dengan melonjaknya harga tanah dan kebutuhan perumahan, tanah yang ada dimanfaatkan untuk perumahan bersama-sama yang enak dipandang dari segi tata kota maupun kesehatan, dengan harga yang relative murah. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana cara-cara atau tata aturan pemilikan rumah susun di kelurahan Menanggal kodya Surabaya. Untuk menetapkan apakah dalam pemilikan hak atas rumah susun tersebut terdapat penyimpangan-penyimpangan dari hukum Islam atau tidak. Data dikumpulkan melalui sumber responden, informan dan dokumen, kemudian data terkumpul dan dilakukan editing, organising. Pembahasan skripsi ini ditempuh dengan metode induktif, deduktif dengan akhir bab menyimpulkan bahwa pelaksanaan pembangunan rumah susun yang mendasar pada UUPA No.5 tahun 1960 tentang Peraturan Pemerintah tentang dasar pokok-pokok Agraria dan UU No.1 tahuri 1964 tentang pokok-pokok perumahan adalah sesuai dengan hukum Islam dan dikenal dengan nama Syirkah '!nan, dengan alasan bahwa persyaratan para penghuni rumah susun dalam memiliki atas bagianbagian bersama (khususnya tanah bersama) ini sesuai dengan apa yang telah ada dalam ketentuan yang bias dikategorikan dengan Syirkah ínan